BATAM, Radarsatu.com – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan bahwa masifnya investasi yang masuk ke proyek strategis nasional Rempang Eco-City harus berjalan selaras dengan kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan bahwa prioritas utama dari kehadiran modal asing tersebut adalah penyerapan tenaga kerja lokal secara maksimal.
Penegasan ini disampaikan Amsakar saat menerima kunjungan kerja dan audiensi dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (13/5/2026). Kunjungan tim peneliti BRIN tersebut bertujuan untuk mendalami studi kasus proyek Rempang Eco-City, khususnya terkait investasi Green Belt and Road Initiative (BRI) asal Tiongkok.
Dalam sesi wawancara yang juga membahas transisi Energi Baru dan Terbarukan (EBT), Amsakar memaparkan bahwa Batam memiliki karakteristik daya tarik yang unik dibanding daerah lain. Keunggulan tersebut tidak hanya bersumber dari posisi geografis yang strategis, tetapi juga didukung oleh regulasi khusus sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi.
“Batam memiliki independensi dalam menentukan arah investasi, namun tetap sinkron dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Saat ini, kami sangat konsen terhadap transisi energi hijau sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan,” ujar Amsakar.
Investasi Harus Berdampak Langsung
Terkait keterlibatan investor asing di Rempang Eco-City, Amsakar secara lugas meminta para pengembang untuk tidak meminggirkan potensi sumber daya manusia (SDM) daerah. Baginya, investasi bukan sekadar angka pertumbuhan ekonomi, melainkan alat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.
“Kami menekankan kepada para investor untuk merangkul dan merekrut tenaga kerja lokal. Kehadiran investasi harus memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat Batam. Jangan sampai warga kita hanya jadi penonton,” tegasnya.
Apresiasi Riset BRIN
Wali Kota Batam juga menyambut baik langkah BRIN yang mendalami dinamika di Rempang secara ilmiah. Ia berharap hasil penelitian ini nantinya dapat melahirkan rekomendasi strategis yang bisa diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Batam dalam menyempurnakan kebijakan pembangunan ke depan.
“Kami sangat terbuka menerima masukan. Jika penelitian ini menghasilkan usulan mengenai langkah-langkah yang perlu diambil, tentu akan sangat membantu kami dalam menyempurnakan kebijakan demi kemajuan Batam,” tutup Amsakar.
Diskusi ini menandai komitmen Pemko Batam dalam menjaga keseimbangan antara percepatan investasi nasional dengan perlindungan hak-hak serta peluang ekonomi bagi masyarakat lokal di Kepulauan Riau.
