TANJUNGPINANG, Radarsatu.com – Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Zulhidayat, memimpin Rapat Forum Komunikasi BPJS Kesehatan Tahun 2026 di Ruang Rapat Engku Putri Raja Hamidah, Selasa (12/5/2026). Pertemuan strategis ini digelar untuk menyamakan persepsi serta memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan penyelenggaraan jaminan kesehatan di Tanjungpinang berjalan adil, merata, dan tepat sasaran.
Dalam sambutannya, Zulhidayat menegaskan komitmen Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam mendukung program Universal Health Coverage (UHC) atau Cakupan Kesehatan Semesta. Menurutnya, forum ini sangat krusial untuk menjawab tantangan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan melalui sinergi antara pemerintah, BPJS Kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan hingga ke tingkat akar rumput.
“Forum ini menjadi ruang penting untuk memastikan kebijakan jaminan kesehatan yang kita jalankan mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat Tanjungpinang tanpa terkendala biaya,” ujar Zulhidayat.
Kepala BPJS Kesehatan Kota Tanjungpinang, Nara Grace, yang hadir dalam rapat tersebut memaparkan isu strategis terkait kepesertaan jaminan kesehatan tahun 2026. Ia menjelaskan perbedaan mendasar antara Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang ditanggung pusat, dengan PBPU Pemda yang iurannya dibayarkan sepenuhnya melalui APBD Kota Tanjungpinang.
Nara juga menyinggung soal dinamika reaktivasi PBI JK yang kerap terjadi akibat pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Perubahan data kependudukan, peningkatan status ekonomi, hingga perpindahan domisili menjadi pemicu utama penonaktifan kepesertaan. Oleh karena itu, ia meminta dukungan data akurat dari pemerintah daerah agar proses verifikasi berjalan optimal.
Menanggapi hal tersebut, Sekda Zulhidayat meminta agar proses reaktivasi peserta PBI JK dilakukan dengan sangat cermat dan objektif. Ia mengingatkan agar jangan sampai warga yang benar-benar membutuhkan dukungan kesehatan justru kehilangan haknya akibat kendala administratif.
“Reaktivasi PBI JK harus dikaji secara benar dan hati-hati. Kita harus melihat kondisi riil di lapangan karena masih banyak peserta yang sangat bergantung pada dukungan jaminan kesehatan dari pemerintah,” tegas Zulhidayat.
Lebih lanjut, Zulhidayat juga mendorong BPJS Kesehatan dan klinik mitra untuk memberikan perhatian lebih kepada perangkat kelurahan dan unsur masyarakat. Baginya, mereka adalah garda terdepan yang paling memahami kondisi warga di lapangan serta berperan besar dalam akurasi pendataan.
Mengakhiri rapat, Zulhidayat berharap Forum Komunikasi ini menghasilkan langkah nyata dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Dengan sinergi yang solid, Pemko Tanjungpinang optimis seluruh penduduk dapat mengakses layanan medis yang layak secara merata tanpa harus terbebani kendala finansial.
