JAKARTA, Radarsatu.com – Bupati Indragiri Hilir (Inhil), H. Herman, melakukan langkah diplomasi strategis dengan menemui Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), di Jakarta, Selasa (5/5/2026). Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi Inhil untuk memperjuangkan stabilitas harga kelapa di tingkat nasional guna melindungi kesejahteraan petani rakyat.
Sebagai daerah berjuluk “Negeri Hamparan Kelapa Dunia”, Inhil memiliki luas perkebunan mencapai 400.740 hektare. Bupati Herman menegaskan bahwa komoditas kelapa adalah urat nadi ekonomi yang menghidupi sebagian besar masyarakatnya.
Usulkan Harga Minimum (Floor Price) Kelapa
Poin utama yang disampaikan Bupati Herman adalah urgensi penetapan regulasi harga minimum (floor price) kelapa. Langkah ini dinilai krusial untuk melindungi sekitar 125 ribu kepala keluarga petani kelapa di Inhil dari fluktuasi dan permainan harga pasar yang kerap merugikan.
“Dari 20 kecamatan di Inhil, 19 di antaranya adalah penghasil kelapa. Dengan produksi mencapai 1,1 juta ton per tahun, kepastian harga sangat dibutuhkan agar ekonomi masyarakat tetap stabil,” ujar H. Herman di hadapan Menko Pangan.
Dorong Pembangunan Infrastruktur dan Pasar Modern
Selain masalah harga, Bupati Herman juga mengajukan sejumlah proposal pembangunan infrastruktur pendukung, di antaranya:
-
Pembangunan satu pasar modern dan tiga pasar kecamatan.
-
Pengembangan 12 Kampung Nelayan untuk penguatan sektor maritim.
-
Program peremajaan (replanting) kelapa seluas 36.488 hektare periode 2026–2027.
-
Pembangunan sistem irigasi dan turap untuk melindungi lahan perkebunan dari ancaman abrasi.
Respons Menko Pangan dan Harapan Diskopdagrin
Menko Pangan Zulkifli Hasan memberikan apresiasi tinggi terhadap komitmen Pemkab Inhil. Ia menyatakan bahwa usulan terkait regulasi harga dan penguatan infrastruktur pasar akan menjadi prioritas pembahasan di tingkat kabinet.
Senada dengan itu, Kepala Diskopdagrin Inhil, Dr. Trio Beni Putra, menambahkan bahwa intervensi pusat sangat diperlukan untuk memutus rantai pasok yang terlalu panjang. “Kami ingin nilai tambah kelapa benar-benar dirasakan oleh petani, bukan hanya pihak tertentu. Kepastian harga akan menggerakkan ekonomi UKM daerah secara masif,” ungkap Trio.
Pertemuan tersebut ditutup dengan penyerahan proposal pembangunan daerah serta sampel produk turunan kelapa unggulan Inhil sebagai bukti nyata potensi industri hilirisasi di daerah tersebut.
