BATAM, Radarsatu.com – Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Misni, menegaskan bahwa karakteristik geografis maritim dan kelembagaan tata niaga menjadi tantangan utama dalam pengendalian inflasi di Kepri. Hal tersebut disampaikannya dalam High Level Meeting TPID dan TP2DD Provinsi Kepri Tahun 2026 yang digelar di Aula Bank Indonesia, Batam Center, Kamis (7/5/2026).
Sebagai provinsi kepulauan dengan 98 persen wilayah perairan, Kepri menghadapi kerentanan rantai pasok akibat anomali cuaca dan tingginya biaya logistik antar-pulau.
Analisis Inflasi: Sektor Transportasi Jadi Penyumbang Utama
Berdasarkan data April 2026, inflasi tahunan (year-on-year) Kepri tercatat sebesar 3,06 persen, angka ini berada di atas rata-rata nasional yang sebesar 2,42 persen. Secara bulanan, inflasi Kepri mencapai 0,43 persen, dipicu oleh tingginya mobilitas masyarakat.
“Geografis maritim kita menghadirkan tantangan besar pada efisiensi logistik dan disparitas harga. Kelompok pengeluaran transportasi menyumbang inflasi sebesar 2,44 persen, diikuti sektor penyediaan makanan dan restoran sebesar 1,80 persen,” jelas Misni.
Komoditas utama pemicu kenaikan harga meliputi tarif angkutan udara dan laut, bensin, hingga ikan layang. Namun, tekanan tersebut sedikit teredam oleh deflasi pada komoditas cabai merah, cabai rawit, dan emas perhiasan.
Pertumbuhan Ekonomi Tercepat di Sumatera
Meski dibayangi inflasi, performa ekonomi Kepulauan Riau tetap impresif. Pada Triwulan I-2026, ekonomi Kepri tumbuh 7,04 persen (y-on-y). Capaian ini menempatkan Kepri sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatera dan peringkat kelima secara nasional.
“Akselerasi pertumbuhan kita adalah yang tercepat di Sumatera. Kinerja ekspor ke Singapura juga tetap kuat dengan nilai mencapai US$646,84 juta, didominasi oleh mesin listrik dan bahan bakar mineral,” tambahnya.
Langkah Strategis: Digitalisasi dan GNPIP
Guna menekan laju inflasi ke depan, Sekda Misni mendorong penguatan sinergi antara Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
Implementasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) akan difokuskan pada:
-
Stabilisasi Pasokan: Memastikan ketersediaan bahan pokok di seluruh kabupaten/kota.
-
Kelancaran Distribusi: Memperbaiki sistem logistik antar-pulau.
-
Digitalisasi Daerah: Mempercepat efisiensi transaksi dan tata kelola ekonomi digital.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kepri Rony Widijarto Purubaskoro, Kepala BPS Kepri Toto Hariyanto Silitonga, serta pimpinan Perum Bulog wilayah Kepri.
Data Poin Strategis (April 2026)
| Indikator | Kepulauan Riau | Nasional |
| Inflasi Tahunan (y-on-y) | 3,06% | 2,42% |
| Pertumbuhan Ekonomi (Q1) | 7,04% | – |
| Penyumbang Inflasi Tertinggi | Transportasi (2,44%) | – |
