JAKARTA, Radarsatu.com – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, melakukan pertemuan strategis dengan Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, di Kafe Kemensos “Selalu Ada”, Jakarta, Rabu (29/4/2026). Pertemuan informal namun produktif ini menghasilkan sejumlah kesepakatan besar guna mempercepat penguatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan infrastruktur pelayanan publik di wilayah perbatasan.
Fokus utama pembahasan mencakup transformasi pendidikan, perlindungan sosial, hingga penguatan fasilitas kesehatan bagi warga Kepulauan Riau.
Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen
Salah satu poin krusial yang disepakati adalah rencana pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Kepri. Pemprov Kepri telah menyiapkan lahan strategis seluas 10 hektar di ibu kota provinsi, tepatnya berhadapan dengan Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH).
Menteri Sosial menyatakan komitmennya untuk segera merealisasikan fisik bangunan tersebut melalui koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum terkait penyesuaian anggaran. Langkah ini dinilai akan menjadi lompatan besar bagi pemerataan kualitas pendidikan di Kepri.
Perlindungan Nelayan, Ojol, dan UMKM
Di sektor pemberdayaan, Gubernur Ansar memaparkan sejumlah program perlindungan sosial yang akan diintensifkan, antara lain:
-
Rehabilitasi Rumah Nelayan: Bantuan senilai Rp50 juta per unit.
-
Proteksi Sosial: Skema BPJS khusus bagi masyarakat rentan, termasuk bantuan bagi pengemudi ojek online (ojol).
-
Permodalan UMKM: Kelanjutan kerja sama dengan BRK Syariah guna memperkuat daya saing ekonomi pasca-pandemi.
-
Elektrifikasi: Percepatan jangkauan listrik ke seluruh wilayah pelosok Kepri.
Penguatan Layanan Kesehatan dan Tenaga Medis
Gubernur Ansar juga menaruh perhatian serius pada fasilitas Rumah Singgah milik Pemprov Kepri di Jakarta dan Batam untuk warga yang menjalani pengobatan rujukan. Ia turut mengusulkan solusi efektif dari pemerintah pusat terkait penanganan pemulangan jenazah warga Kepri yang meninggal dunia di Jakarta.
Guna memenuhi kebutuhan tenaga medis spesialis, saat ini Pemprov Kepri tengah menyekolahkan sebanyak 58 dokter spesialis dan subspesialis untuk didistribusikan ke seluruh kabupaten/kota.
Integrasi Data Sosial dan Peran Desa
Terkait tata kelola, Gubernur mengusulkan penguatan sinergi data melalui pertemuan operator dari 180 desa se-Kepri. Ia berharap adanya insentif serta pendampingan teknis langsung dari Kemensos RI agar data kemiskinan dan sosial lebih akurat dan terintegrasi.
“Kepri berada di jalur geopolitik strategis Selat Malaka. Dengan capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang baik, kami siap menjadi role model nasional bagi Kementerian Sosial dalam pengembangan program kesejahteraan sosial yang terintegrasi,” tegas Ansar.
Pertemuan ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial Kepri Mahadi Rahman serta Kepala Biro Umum Setjen Kemensos RI Salahuddin Yahya, yang akan segera menindaklanjuti langkah-langkah konkret di lapangan.
