BATAM, Radarsatu.com – Ketua DPRD Kota Batam, Haji Muhammad Kamaluddin, resmi menuntaskan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Republik Indonesia. Kegiatan intensif dalam bentuk retret ini berlangsung pada 15 hingga 19 April 2026 di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.
Pelatihan bergengsi ini diikuti oleh sekitar 500 pimpinan DPRD tingkat provinsi serta kabupaten/kota dari seluruh penjuru Indonesia. Agenda tersebut ditutup secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada akhir pekan lalu.
Dalam keterangannya, Muhammad Kamaluddin menyampaikan apresiasi mendalam atas inisiatif pelatihan tersebut. Ia menegaskan bahwa pengalaman selama di Akmil Magelang memberikan perspektif baru, baik dari sisi kedisiplinan maupun pemahaman geopolitik.
“Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden yang memberikan pengarahan langsung saat penutupan. Banyak hal strategis yang dibahas untuk kepentingan nasional, terutama dalam menyelaraskan langkah mewujudkan Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045,” ungkap Kamaluddin, Rabu (22/4/2026).
Sinergi Kebijakan Daerah dan Isu Global
Selama kursus berlangsung, para pimpinan legislatif dibekali dengan materi wawasan kebangsaan serta analisis mendalam mengenai dinamika isu global. Kamaluddin menilai, posisi Indonesia di tengah dinamika dunia saat ini menuntut pemimpin daerah untuk memiliki pemikiran yang visioner dan taktis.
Menurutnya, bekal yang didapatkan dari Lemhannas akan menjadi rujukan utama dalam menyusun regulasi dan kebijakan di tingkat daerah agar tetap sejalan dengan koridor kepentingan nasional.
“Isu-isu global dan posisi strategis Indonesia menjadi perhatian serius dalam pelatihan ini. Materi-materi tersebut akan menjadi pertimbangan penting bagi kami di DPRD Kota Batam saat merumuskan berbagai kebijakan strategis bagi masyarakat,” pungkasnya.
Dengan berakhirnya kursus ini, diharapkan terjadi penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah melalui kesamaan visi para pimpinan legislatif dalam mengawal pembangunan nasional yang berkelanjutan.
