PEKANBARU, Radarsatu.com – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan komitmen penuh Pemerintah Provinsi Riau dalam mengawal penyelesaian konflik lahan di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN). Hal ini disampaikannya usai menerima audiensi aliansi mahasiswa dan perwakilan masyarakat Pelalawan di Kantor Gubernur Riau, Senin (13/4/2026).
Dalam ruang dialog yang berlangsung di Ruang Rapat Melati tersebut, SF Hariyanto memastikan bahwa proses relokasi akan dilakukan secara matang tanpa mengabaikan kesejahteraan warga.
Progres Lahan Pengganti dan Intervensi Pemerintah Pusat
Berdasarkan data Pemprov Riau, terdapat sekitar 10.600 hektare lahan di dalam kawasan TNTN yang saat ini dihuni oleh 3.916 kepala keluarga (KK). Hingga saat ini, relokasi yang telah terealisasi baru mencakup 633 hektare bagi 227 KK.
SF Hariyanto mengungkapkan bahwa pihaknya telah melayangkan surat resmi kepada pemerintah pusat untuk penyediaan sisa lahan pengganti seluas 9.966 hektare.
“Usulan lahan pengganti sudah kami sampaikan dan surati ke pusat. Kami akan kawal terus agar kebijakan pusat selaras dengan kebutuhan masyarakat di lapangan,” ujar SF Hariyanto.
Jaminan Keamanan Beraktivitas bagi Warga
Menjawab keresahan masyarakat terkait keberlangsungan hidup selama proses administrasi berjalan, Plt Gubri memberikan jaminan tegas. Ia memastikan tidak akan ada tindakan yang mengganggu mata pencaharian warga di area tersebut sebelum relokasi benar-benar siap.
“Selama proses relokasi belum berjalan sepenuhnya, masyarakat tidak akan diganggu. Silakan tetap beraktivitas seperti biasa, termasuk melakukan panen hasil kebun,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada ribuan warga yang menunjukkan itikad baik dengan menyerahkan sertifikat lahan sebagai bentuk dukungan terhadap program relokasi pemerintah.
Titik Temu dan Dukungan Legislatif
Upaya dialogis ini turut mendapat dukungan dari Anggota Komisi III DPR RI, Siti Aisyah, yang hadir dalam pertemuan tersebut. Ia menilai komunikasi terbuka ini telah menciptakan titik temu antara tuntutan masyarakat dan kesiapan pemerintah.
“Masyarakat menuntut kepastian, dan pemerintah sudah menunjukkan kesiapan. Sudah ada titik temu yang meredakan ketegangan kedua belah pihak,” kata Siti Aisyah.
Sementara itu, perwakilan masyarakat TNTN, Wendri, berharap agar transparansi terus dijaga. Ia mendorong adanya kesepakatan tertulis serta ruang diskusi langsung dengan pemerintah pusat melalui media digital agar penyelesaian konflik lebih berkeadilan.
Pemprov Riau optimistis melalui pendekatan kolaboratif ini, pelestarian kawasan hutan nasional tetap terjaga tanpa mengorbankan hak-hak dasar masyarakat Riau.
