TANJUNGPINANG, Radarsatu.com – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terus memacu transformasi digital di sektor pelayanan publik dan pengelolaan keuangan. Langkah ini dipertegas melalui penyelenggaraan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Gedung Daerah Tanjungpinang, Selasa (7/4/2026).
Rapat tingkat tinggi yang dipimpin langsung oleh jajaran pimpinan daerah ini bertujuan untuk memastikan seluruh transaksi pemerintah daerah beralih ke sistem digital guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Penyusunan Peta Jalan 2026–2030
Fokus utama dalam pertemuan kali ini adalah penyusunan Peta Jalan (Roadmap) P2DD Provinsi Kepulauan Riau untuk periode 2026–2030. Dokumen strategis ini akan menjadi kompas bagi seluruh instansi dalam memperluas implementasi ekosistem digital di Bumi Segantang Lada.
Selain merancang masa depan, HLM ini juga menjadi ajang evaluasi menyeluruh terhadap kinerja program P2DD yang telah berjalan sepanjang periode 2022–2026.
Kolaborasi Lintas Sektor dan Perbankan
Kegiatan ini dihadiri oleh para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Kehadiran perwakilan Bank Indonesia (BI) dan sejumlah bank mitra seperti BRI, BTN, Bank Riau Kepri Syariah (BRKS), dan Bank BJB menunjukkan sinergi kuat antara pemerintah dan sektor perbankan.
“Masing-masing perangkat daerah diminta menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan digitalisasi di instansinya sebagai bahan evaluasi dan penyusunan strategi ke depan,” tulis keterangan dalam pertemuan tersebut.
Target Pelayanan Publik Lebih Optimal
Digitalisasi transaksi pemerintah daerah diharapkan tidak hanya menyasar pada sisi pendapatan (penerimaan pajak dan retribusi), tetapi juga pada sisi belanja daerah yang lebih efisien.
Dengan sistem yang terintegrasi secara digital, Pemprov Kepri optimis dapat meminimalisir kebocoran anggaran, mempercepat proses birokrasi, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintahan.
Implementasi P2DD yang optimal diharapkan mampu mendorong indeks elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) Kepulauan Riau ke level yang lebih tinggi di tingkat nasional, sekaligus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang modern.
