BATAM, Radarsatu.com – Pemerintah Kota (Pemko) Batam semakin menunjukkan taringnya dalam menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih dari praktik rasuah. Komitmen ini dipertegas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi yang menghadirkan langsung tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Kantor Wali Kota Batam, Selasa (7/4/2026).
Rakor strategis ini dipimpin oleh Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, didampingi Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra. Hadir pula Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah I KPK RI, Brigjen Pol Agung Yudha Wibowo, untuk memberikan supervisi langsung terkait tata kelola daerah.
Integritas di Tengah Karakter Batam Sebagai Kota Investasi
Dalam sambutannya, Amsakar Achmad menekankan bahwa kehadiran KPK adalah suplemen penting bagi integritas pejabat di Batam. Apalagi, dengan status Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai ex-officio di BP Batam, sinkronisasi kebijakan perizinan dan pengelolaan lahan menjadi kunci utama transparansi.
“Ini adalah momentum untuk memperkuat akuntabilitas. Sebagai daerah tujuan investasi, Batam harus memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi para investor melalui kebijakan yang bersih,” ujar Amsakar.
Capaian MCP KPK 94,21: Bukan Sekadar Angka
Amsakar memaparkan bahwa pada tahun 2025, Pemko Batam berhasil meraih nilai 94,21 dalam Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK. Namun, ia menegaskan bahwa angka tersebut bukanlah tujuan akhir.
“Pada 2026, fokus kami adalah kualitas implementasi. Kami memperkuat pengadaan barang dan jasa, optimalisasi aset daerah, serta memaksimalkan peran APIP sebagai sistem peringatan dini (early warning system) terhadap potensi penyimpangan,” tambahnya.
Visi Besar: Batam Menuju Level Singapura
Direktur Korsup Wilayah I KPK, Brigjen Pol Agung Yudha Wibowo, memberikan apresiasi tinggi terhadap kemajuan Batam. Menurutnya, Batam memiliki segala syarat untuk bersaing di kancah internasional.
“Batam seharusnya bisa bersaing langsung dengan Singapura. Itu bukan hal mustahil jika komitmen tata kelola yang baik ini terus dijaga dan diperbaiki,” ungkap Agung. Ia juga memastikan KPK akan terus memberikan dukungan teknis dan supervisi agar tidak ada hambatan dalam penegakan hukum maupun pelayanan publik.
Rapat yang berlangsung dinamis selama tiga jam ini juga melibatkan instansi krusial seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan BP Batam. Sinergi lintas sektoral ini diharapkan mampu mendongkrak kepercayaan publik serta menjadikan Batam kawasan investasi dengan daya saing global.
