PEKANBARU, Radarsatu.com – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Riau terus menggeser fokus pada evaluasi mendalam terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025. Kali ini, Pansus memanggil 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membedah capaian kinerja dan realisasi anggaran di Ruang Rapat Medium DPRD Riau, Senin (6/4/2026).
Rapat yang dipimpin oleh Ketua Pansus, Androy Aderianda, ini bertujuan untuk memastikan setiap rupiah APBD 2025 telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat Riau.
Capaian Positif di Sektor Pemuda dan Ketenagakerjaan
Sejumlah OPD menunjukkan performa yang cukup memuaskan. Dispora Riau melaporkan keberhasilan program strategis, termasuk pertukaran pemuda Riau–Jepang dengan realisasi fisik melampaui 90 persen. Begitu pula dengan Disnakertrans yang mencatat peningkatan signifikan pada partisipasi angkatan kerja dan penguatan perlindungan tenaga kerja di Bumi Lancang Kuning.
Di sisi lain, Dinas Perpustakaan dan Arsip juga melaporkan tren positif dalam layanan publik melalui peningkatan angka kunjungan masyarakat ke perpustakaan daerah.
Infrastruktur Kesehatan dan Pendidikan Masih Jadi “PR”
Meski ada capaian positif, sektor pelayanan dasar masih menghadapi tantangan berat. RSJ Tampan dan RS Petala Bumi secara terbuka menyampaikan kendala keterbatasan sarana prasarana, terutama fasilitas rawat inap yang belum memadai untuk menampung kebutuhan pasien.
Di sektor pendidikan, Disdik Riau mengakui adanya hambatan dalam upaya peningkatan mutu akibat infrastruktur yang belum merata. “Ke depan, integrasi sistem sekolah menjadi kunci untuk mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan di Riau,” ungkap perwakilan Disdik dalam rapat tersebut.
Sementara itu, Dinas Kesehatan mengungkapkan bahwa beberapa program nasional, termasuk layanan pemeriksaan kesehatan gratis, belum mencapai target maksimal di tahun 2025.
Pansus Tekankan Evaluasi dan Rekomendasi Perbaikan
Wakil Ketua Pansus, Indra Gunawan Eet, menegaskan bahwa hasil rapat ini akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi krusial bagi Pemerintah Provinsi Riau. Ia menyoroti beberapa program yang gagal terealisasi, seperti pembuatan film dokumenter di Dinas Kebudayaan akibat mepetnya waktu pelaksanaan.
“Evaluasi ini penting agar program yang tidak mencapai target di 2025 tidak terulang kembali. Kami akan melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap OPD yang kinerjanya masih di bawah ekspektasi,” tegas politisi yang akrab disapa Eet tersebut.
Kehadiran Anggota Pansus
Rapat maraton ini turut dihadiri oleh anggota Pansus LKPJ lainnya, di antaranya Soniwati, Monang Eliezer Pasaribu, Sumardany Zirnata, Abdullah, Samsuri Daris, dan Fairus. Pembahasan LKPJ dijadwalkan akan terus berlanjut hingga seluruh OPD menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara komprehensif.***
Narasi & Foto : Istimewa
