TANJUNGPINANG, Radarsatu.com – Dalam upaya memantapkan arah pembangunan daerah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kepri Tahun 2026. Acara yang digelar di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, pada Senin, 6 April 2026, ini menjadi forum krusial untuk merumuskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Musrenbang ini dirancang untuk menyelaraskan program pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah, menyerap aspirasi berbagai pemangku kepentingan, serta menetapkan program prioritas yang adaptif terhadap tantangan global dan kebutuhan spesifik Kepulauan Riau.
Gubernur Kepulauan Riau, H. Ansar Ahmad, dalam pidatonya menekankan krusialnya tema dan prioritas RKPD 2027 sebagai panduan pembangunan yang tidak hanya berkelanjutan dan terintegrasi, tetapi juga mampu menjawab secara efektif berbagai kebutuhan masyarakat. Komitmen pemerintah provinsi mencakup berbagai sektor vital.
Di bidang pendidikan, fokus diarahkan pada perluasan akses dan peningkatan kualitas layanan. Ini diwujudkan melalui program beasiswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu, penguatan pendidikan vokasi, serta peningkatan kesejahteraan para tenaga pendidik.
Sektor kesehatan juga menjadi prioritas, dengan penegasan peningkatan layanan melalui program beasiswa kedokteran, perluasan jaminan kesehatan daerah, dan optimalisasi fasilitas rumah sakit.
Untuk perekonomian, strategi difokuskan pada penguatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor-sektor produktif. Program unggulan seperti subsidi margin bunga nol persen, penguatan UMKM, serta dukungan substansial bagi petani dan nelayan akan terus dilanjutkan.
Sementara itu, di sektor infrastruktur, komitmen pemerintah adalah meningkatkan konektivitas antarwilayah dan memastikan ketersediaan layanan dasar. Program strategis seperti pembangunan konektivitas, realisasi program listrik desa “Kepri Terang”, penyediaan air bersih, dan penanganan kawasan permukiman akan terus digalakkan.
Perhatian khusus juga diberikan pada perlindungan sosial masyarakat. Hal ini mencakup jaminan ketenagakerjaan bagi nelayan, petani, dan pekerja informal, serta pemberian insentif bagi perangkat desa dan kader masyarakat.
Gubernur Ansar turut memaparkan capaian pembangunan daerah yang membanggakan, termasuk penurunan angka stunting yang kini berada di 15 persen dan cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang telah mencapai 98,43 persen, yang berujung pada penghargaan Universal Health Coverage (UHC) kategori Pratama. Di ranah budaya, komitmen pelestarian sejarah dan identitas daerah ditegaskan melalui revitalisasi Pulau Penyengat sebagai pusat sejarah bahasa Melayu, serta pembangunan museum dan monumen bahasa nasional.
Menutup sambutannya, Gubernur Ansar mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan pembangunan, demi mewujudkan Kepulauan Riau yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Apresiasi Kinerja Nasional dan Tantangan ke Depan
Secara virtual, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, memberikan apresiasi tinggi atas kinerja impresif Provinsi Kepulauan Riau di kancah nasional. Pertumbuhan ekonomi Kepri pada 2025 yang mencapai 7,89 persen (peringkat keempat nasional) dengan inflasi terkendali (3,54 persen), serta pertumbuhan ekonomi Anambas yang luar biasa (17,36 persen), menjadi sorotan positif. Tren penurunan pengangguran terbuka dari 7,07 persen (2020) menjadi 4,85 persen (2025) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 80,53 juga mengukuhkan posisi Kepri sebagai salah satu daerah dengan pembangunan manusia tertinggi di Indonesia.
Bima Arya juga menyoroti kekuatan fiskal Kepri, di mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) melampaui transfer pusat, namun mengingatkan pentingnya optimalisasi realisasi belanja untuk pemerataan ekonomi. Tantangan global seperti ketegangan geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, dan potensi kenaikan harga energi menjadi pengingat akan kompleksitas pembangunan ke depan.
Ia menekankan empat kunci utama menuju negara maju: konsistensi visi pembangunan, kemandirian ekonomi, kepemimpinan efektif, serta kolaborasi dan inovasi. Kesinambungan kebijakan antar pemerintahan, penguatan hilirisasi dan infrastruktur, serta soliditas antara kepala daerah, wakil kepala daerah, eksekutif, dan legislatif menjadi faktor penentu keberlanjutan capaian positif ini.
Penguatan implementasi program prioritas nasional, khususnya Makan Bergizi Gratis (MBG), juga menjadi fokus. Pemerintah daerah diminta memastikan tata kelola program berjalan optimal, termasuk dukungan terhadap pengembangan Koperasi Desa Merah Putih untuk penguatan ekonomi lokal dan penyediaan pangan. Bima Arya menegaskan bahwa Musrenbang harus lebih dari sekadar formalitas, melainkan forum kolaboratif untuk menyerap aspirasi dan membuka ruang inovasi dalam perencanaan pembangunan yang selaras antara pusat dan daerah.
Acara Musrenbang ditutup dengan penyerahan penghargaan kepada kabupaten/kota se-Kepri atas kinerja unggul dalam Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2024.
