PEKANBARU, Radarsatu.com –Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Riau terus memacu proses pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025. Langkah percepatan ini dilakukan melalui rapat maraton bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Rapat Medium DPRD Riau, Ahad (5/4/2026).
Rapat yang dipimpin oleh Ketua Pansus, Androy Aderianda, ini bertujuan untuk memvalidasi keselarasan program kerja pemerintah daerah dengan visi-misi pembangunan sebelum akhirnya dibawa ke rapat paripurna.
Target Satu Minggu untuk Catatan Perbaikan
Androy Aderianda menegaskan bahwa Pansus bekerja dengan tenggat waktu yang ketat. Dalam satu pekan ke depan, tim akan melakukan analisis mendalam terhadap seluruh data capaian kinerja fisik dan keuangan dari masing-masing OPD.
“Kami akan menganalisis secara detail untuk menentukan OPD mana saja yang akan diberikan catatan perbaikan. Fokus kami adalah mengoptimalkan potensi daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan,” tegas Androy.
Sorotan pada Manajemen Talenta dan Efisiensi Anggaran
Dalam rapat tersebut, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) memaparkan rencana penerapan manajemen talenta untuk pengembangan karier ASN. Merespons hal itu, Wakil Ketua Pansus Indra Gunawan Eet mengingatkan agar kebijakan tersebut dibarengi dengan pengendalian belanja pegawai yang ketat.
“Penerapan manajemen talenta harus tepat sasaran. Selain itu, pengendalian belanja pegawai sangat krusial di tengah upaya kita memulihkan kondisi APBD agar lebih sehat,” ujar politisi yang akrab disapa Eet tersebut.
Anggota Pansus, Sumardany Zirnata dan Evi Juliana, juga meminta penjelasan transparan terkait adanya pergeseran anggaran dan masalah tunda bayar yang ditemukan pada beberapa instansi teknis.
Optimalisasi Sektor Komunikasi dan Lingkungan Hidup
Pansus memberikan atensi khusus kepada Diskominfotik Riau agar lebih proaktif dalam menangani penyebaran hoaks dan informasi negatif di ruang publik. Sementara itu, Dinas LHK diminta memperketat pengawasan lingkungan, terutama dalam proses perizinan dan perlindungan kawasan hutan.
Sejumlah OPD lain seperti Bappeda, Disperindag, hingga dinas teknis lainnya juga melaporkan capaian program yang secara umum telah memenuhi target, meski tetap diberikan catatan evaluasi terkait realisasi anggaran.
Dasar Rekomendasi Paripurna
Seluruh hasil paparan dan pendalaman ini nantinya akan dirumuskan menjadi rekomendasi resmi DPRD Riau terhadap kinerja eksekutif sepanjang tahun 2025.
“Setelah seluruh paparan ini selesai, Pansus akan melakukan analisis final. Hasilnya akan menjadi bahan rekomendasi utama dalam rapat paripurna LKPJ mendatang,” tutup Androy.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh anggota Pansus lainnya, yakni Samsuri Daris dan Abdullah, yang berkomitmen memastikan setiap program pemerintah memberikan dampak nyata bagi masyarakat Riau.***
Narasi & Foto : Istimewa
