PEKANBARU, Radarsatu.com – Masa pemberlakuan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau segera berakhir pada Jumat, 27 Maret 2026. Menjelang transisi kembali ke kerja kantoran normal, Pemprov Riau mengeluarkan peringatan keras terkait kedisiplinan pegawai.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, Budi Fakhri, menegaskan bahwa seluruh abdi negara wajib kembali ke rutinitas kantor dengan disiplin tinggi mulai pekan depan. Ia mewanti-wanti agar tidak ada oknum ASN yang sengaja menambah waktu libur sendiri.
Sanksi Tegas Bagi ASN yang Mangkir
Budi menekankan bahwa pelayanan publik tidak boleh terhambat hanya karena euforia pasca-lebaran. Setelah masa WFA usai, setiap pegawai diharapkan sudah berada di meja kerja tepat waktu.
“Kami mengimbau seluruh ASN masuk kantor tepat waktu sesuai jadwal. Tidak ada toleransi bagi mereka yang mangkir atau meliburkan diri tanpa alasan sah. Tugas pelayanan masyarakat adalah prioritas utama,” tegas Budi Fakhri, Kamis (26/3/2026).
Apel Gabungan dan Sidak Kehadiran 30 Maret
Sebagai bentuk evaluasi nyata, Pemprov Riau telah menjadwalkan Apel Gabungan pada Senin, 30 Maret 2026. Kegiatan ini rencananya akan dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto.
Dalam apel tersebut, BKD akan melakukan pemeriksaan kehadiran secara fisik untuk memastikan seluruh perangkat daerah telah beroperasi secara penuh. Momen ini juga akan dirangkai dengan acara halalbihalal guna mempererat silaturahmi seluruh keluarga besar Pemprov Riau usai merayakan Idulfitri 1447 H.
Pengawasan Digital Tetap Ketat
Meski bekerja dengan skema fleksibel beberapa hari terakhir, Budi memastikan pemantauan kinerja tetap dilakukan secara ketat melalui platform digital. ASN diwajibkan tetap melakukan pelaporan melalui aplikasi resmi pemerintah.
“Sistem absensi dan pelaporan kinerja tetap terpantau melalui aplikasi Srikandi, Presensi Simpegnas, dan aplikasi pendukung lainnya. Jadi, performa setiap pegawai tetap terekam secara sistematis,” jelasnya.
Melalui pengawasan berlapis ini, Pemprov Riau berharap ritme kerja ASN segera kembali optimal demi mendukung percepatan program pembangunan di Bumi Lancang Kuning.
