JAKARTA, Radarsatu.com – Pimpinan BP Batam menunjukkan langkah proaktif dalam menyelesaikan hambatan investasi di wilayah Kepulauan Riau. Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, didampingi Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, menghadiri Sidang Aduan Kanal Debottlenecking Satuan Tugas P2SP di Kantor Kementerian Keuangan RI, Jumat (13/3/2026).
Kehadiran duo pimpinan BP Batam ini merupakan sinyal kuat komitmen lembaga dalam mempercepat penyelesaian kendala perizinan maupun operasional yang selama ini dikeluhkan pelaku usaha.
Dalam forum yang dihadiri langsung oleh Menteri Keuangan RI tersebut, sejumlah poin krusial menjadi bahasan utama, mulai dari Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (RKKPR), pengalokasian lahan, hingga akselerasi Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Masukan dari Menteri Keuangan menjadi catatan penting yang akan segera kami tindak lanjuti. Tujuannya jelas, agar pertumbuhan investasi dan ekonomi di Batam memberikan kontribusi yang lebih signifikan bagi daerah maupun nasional,” tegas Amsakar Achmad.
Pembenahan Sistem Pertanahan dan RDTR
Menjawab persoalan RKKPR, Amsakar menjelaskan bahwa BP Batam tengah melakukan evaluasi mendalam. Ia menyebutkan bahwa dalam beberapa waktu terakhir, BP Batam belum melakukan alokasi lahan baru sebagai imbas dari kebijakan moratorium sebelumnya.
Saat ini, fokus utama BP Batam adalah melakukan pemutakhiran Land Management System (LMS) demi menciptakan database pertanahan yang lebih optimal dan transparan. Selain itu, sinkronisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) juga menjadi agenda prioritas.
“Ada beberapa aspek dalam RDTR yang perlu didetailkan kembali agar layanan pertanahan kita lebih akurat dan memudahkan investor,” tambah Amsakar.
Sinergi Pusat-Daerah untuk Transparansi
Senada dengan hal tersebut, Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, menekankan pentingnya koordinasi intensif dengan pemerintah pusat. Menurutnya, keterbukaan informasi dan penyelesaian keluhan investor adalah kunci agar Batam tetap menjadi destinasi investasi yang kompetitif.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan pusat untuk menuntaskan berbagai persoalan investasi. Kami ingin Batam tumbuh pesat dalam iklim yang kondusif dan transparan,” ujar Li Claudia.
Pertemuan ini diharapkan mampu memangkas jalur birokrasi yang menghambat, sehingga proyek-proyek strategis di Batam dapat berjalan sesuai target dan meningkatkan kepercayaan para pemodal global.
