Penyegelan proyek galangan kapal di Kabupaten Bintan oleh Kementerian Lingkungan Hidup seharusnya tidak hanya dipahami sebagai tindakan administratif biasa. Kasus ini membuka persoalan yang lebih luas tentang bagaimana pengawasan terhadap kegiatan industri di kawasan pesisir dijalankan, dan sejauh mana penegakan hukum lingkungan benar-benar ditegakkan.
Proyek galangan kapal milik PT Gandasari Shipyard Bintan diketahui telah memasuki tahap konstruksi, termasuk pematangan lahan dan reklamasi pantai untuk pembangunan jetty. Namun di tengah aktivitas tersebut, muncul temuan bahwa kegiatan pemanfaatan ruang laut diduga dilakukan tanpa memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).
Padahal, izin tersebut bukan sekadar prosedur administratif. PKKPRL merupakan instrumen penting dalam pengendalian tata ruang laut agar setiap kegiatan pembangunan di wilayah pesisir tidak merusak ekosistem maupun bertentangan dengan rencana tata ruang laut.
Kewajiban PKKPRL sendiri diperkuat sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, yang kemudian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021. Melalui aturan tersebut, setiap kegiatan yang memanfaatkan ruang laut—mulai dari reklamasi, pembangunan dermaga, pelabuhan, hingga fasilitas industri pesisir—wajib memperoleh kesesuaian pemanfaatan ruang laut sebelum kegiatan dimulai.
Karena itu, jika kegiatan reklamasi memang dilakukan tanpa PKKPRL, maka persoalan ini tidak bisa dianggap sepele. Bukan hanya soal administrasi perizinan, tetapi juga menyangkut kepatuhan terhadap tata ruang serta perlindungan ekosistem pesisir.
Selain PKKPRL, persoalan lain yang muncul adalah belum adanya dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki AMDAL sebelum kegiatan dilaksanakan.
Undang-undang tersebut bahkan mengatur sanksi pidana bagi pelaku usaha yang menjalankan kegiatan tanpa persetujuan lingkungan. Pasal 109 menyebutkan bahwa pelanggaran tersebut dapat dikenakan hukuman penjara serta denda miliaran rupiah.
Namun pertanyaan yang lebih penting bukan sekadar apa sanksinya. Pertanyaan yang patut diajukan adalah mengapa aktivitas konstruksi berskala besar bisa berlangsung cukup lama sebelum tindakan penyegelan dilakukan.
Informasi yang beredar menunjukkan bahwa pematangan lahan di kawasan proyek telah berlangsung sejak Oktober 2025. Dalam rentang waktu tersebut, berbagai aktivitas konstruksi bahkan telah berjalan, termasuk pembangunan fasilitas dan reklamasi pantai.
Jika kondisi itu benar terjadi, maka persoalan pengawasan tidak bisa diabaikan. Pemerintah daerah, instansi teknis lingkungan hidup, hingga aparat pengawasan seharusnya memiliki peran penting dalam memastikan setiap kegiatan usaha mematuhi ketentuan perizinan sebelum aktivitas pembangunan dimulai.
Kasus ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap kegiatan industri di kawasan pesisir masih menyisakan banyak celah. Tanpa pengawasan yang efektif, pelanggaran terhadap izin lingkungan berpotensi terus terjadi dan baru ditindak setelah aktivitas pembangunan sudah berjalan jauh.
Padahal kawasan pesisir merupakan wilayah yang sangat sensitif secara ekologis. Ekosistem mangrove, misalnya, berfungsi sebagai penahan abrasi, tempat pembiakan berbagai biota laut, serta pelindung alami wilayah pesisir dari gelombang dan badai.
Jika aktivitas reklamasi dilakukan tanpa perencanaan lingkungan yang matang, kerusakan yang terjadi tidak hanya berdampak pada lingkungan tetapi juga pada kehidupan masyarakat pesisir, terutama nelayan yang menggantungkan hidup dari sumber daya laut.
Karena itu, penegakan sanksi dalam kasus seperti ini menjadi sangat penting. Bukan sekadar untuk menghukum pelanggaran, tetapi untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pembangunan mematuhi aturan yang berlaku.
Penegakan hukum juga penting untuk menjaga keadilan bagi pelaku usaha lain yang telah menjalankan kewajiban perizinan secara lengkap. Tanpa penegakan hukum yang tegas, aturan hanya akan menjadi formalitas yang mudah diabaikan.
Penyegelan proyek di Bintan seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan terhadap kegiatan industri di kawasan pesisir. Pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan bahwa setiap izin lingkungan dan pemanfaatan ruang laut benar-benar dipatuhi sebelum aktivitas pembangunan dimulai.
Jika tidak, kasus serupa berpotensi terus berulang, pembangunan berjalan terlebih dahulu, sementara aturan dan perlindungan lingkungan justru datang belakangan.
