TEMBILAHAN, Radarsatu.com – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Pemkab Inhil) memperkuat sinergi lintas sektoral dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Mewakili Bupati Inhil Herman, Asisten II Setda Inhil, Dwi Budianto, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang digelar secara virtual dari e-Bilik Diskominfo PS Inhil, Tembilahan.
Rakor yang dipimpin langsung oleh Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir, ini tidak hanya fokus pada fluktuasi harga, tetapi juga mengintegrasikan evaluasi Program 3 Juta Rumah serta sosialisasi Jaminan Produk Halal (JPH) bagi pelaku usaha di daerah.
Potret Inflasi: Kondisi Riau Relatif Stabil
Dalam pertemuan tersebut, terungkap data makroekonomi nasional per Februari 2026. Secara bulanan (month to month), inflasi nasional tercatat sebesar 0,63 persen, dengan angka inflasi tahunan (year on year) mencapai 4,76 persen.
Kabar baik datang dari tingkat regional, di mana Provinsi Riau menunjukkan performa yang cukup solid. Inflasi di Bumi Lancang Kuning pada Februari 2026 berada di angka 0,32 persen. Angka ini mencerminkan bahwa pergerakan harga komoditas di wilayah Riau, termasuk Indragiri Hilir, masih dalam kondisi yang relatif terkendali dibandingkan rata-rata nasional.
Sinergi Tiga Agenda Besar
Selain pengendalian harga, Pemkab Inhil menegaskan dukungan penuh terhadap dua program strategis nasional lainnya:
-
Penyediaan Hunian: Mengevaluasi kesiapan daerah dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah untuk masyarakat.
-
Sertifikasi Halal: Mempercepat implementasi jaminan produk halal guna memberikan perlindungan konsumen dan meningkatkan nilai tambah produk UMKM lokal.
Dwi Budianto menyampaikan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah adalah kunci utama agar inflasi tidak menggerus daya beli masyarakat. Pemkab Inhil berkomitmen untuk terus memantau distribusi barang dan memastikan kebijakan pusat terimplementasi dengan baik di tingkat kabupaten.
