PEKANBARU, Radarsatu.com – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengumumkan pencapaian luar biasa di sektor kesehatan dalam kurun waktu satu tahun kepemimpinan masa bakti 2025-2030. Per 1 Januari 2026, cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi Riau telah mencapai angka 99,74 persen, sebuah sinyal kuat menuju Universal Health Coverage (UHC) yang paripurna.
Dalam kegiatan ekspos di Balai Pauh Janggi, Jumat (20/2/2026), SF Hariyanto merinci bahwa dari total 7.168.934 jiwa penduduk Riau, sebanyak 7.149.974 jiwa kini telah terlindungi oleh jaminan kesehatan.
Bukan Sekadar Angka, Mutu Layanan Turut Meningkat
Plt Gubri menegaskan bahwa fokus pemerintah tidak hanya berhenti pada kuantitas kepesertaan, melainkan juga kualitas fasilitas kesehatan. Berdasarkan data tahun 2025, standar mutu RS dan Puskesmas di Riau menunjukkan progres signifikan:
-
Rumah Sakit: Dari 81 RS yang ada, sebanyak 98,7% (80 RS) telah terakreditasi. Dari jumlah tersebut, 69 RS meraih predikat Paripurna dan 11 RS meraih predikat Utama.
-
Puskesmas: Dari 243 Puskesmas, sebanyak 98,35% sudah terakreditasi dengan sebaran mutu yang kompetitif (39% Paripurna dan 42% Utama).
“Alhamdulillah, ini bukti keseriusan kita. Bukan hanya kepesertaan yang didorong, tapi mutu layanan di rumah sakit hingga puskesmas terus kita tingkatkan agar masyarakat mendapatkan hak kesehatan yang layak,” ujar SF Hariyanto.
Peta Capaian Daerah: Pekanbaru hingga Rokan Hulu Lampaui Target
Capaian UHC di tingkat kabupaten/kota menunjukkan hasil yang bervariasi namun menggembirakan. Beberapa daerah bahkan mencatatkan kepesertaan melebihi 100 persen (mencakup penduduk non-KTP setempat yang berdomisili di sana):
-
Rokan Hulu: 101,41%
-
Pekanbaru: 100,71%
-
Pelalawan: 100,55%
Meskipun mayoritas daerah sudah berstatus UHC, SF Hariyanto memberikan catatan khusus bagi tiga wilayah yang masih berada sedikit di bawah target, yaitu Rokan Hilir (99,17%), Indragiri Hulu (98,17%), dan Indragiri Hilir (98,13%).
Komitmen Pemerataan Layanan
Plt Gubri menegaskan akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang belum memenuhi target UHC. Tujuannya adalah memastikan tidak ada satupun masyarakat Riau yang tertinggal dalam mendapatkan akses perlindungan kesehatan.
“Kita ingin seluruh masyarakat Riau terlindungi. Sinergi antara pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, dan BPJS Kesehatan menjadi kunci agar pelayanan semakin merata dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.
