Setahun setelah Lis Darmansyah dan Raja Ariza resmi memimpin Kota Tanjungpinang (mulai Maret 2025), evaluasi terhadap arah dan capaian pemerintahan mereka layak menjadi perhatian masyarakat luas. Mereka datang dengan slogan besar “Tanjungpinang Berbenah” dan visi Bima Sakti — yang dibingkai sebagai simbol kebangkitan kota melalui lima misi strategis mulai dari tata kelola hingga kesejahteraan masyarakat.
Namun realita setahun perjalanan pemerintahan memperlihatkan dualitas antara harapan tinggi dan tantangan yang belum selesai.
Visi Ambisius, Realisasi Masih Sebatas Janji
Visi Bima Sakti yang diusung pemerintah Lis–Raja pada awal kepemimpinan menjanjikan pembenahan menyeluruh, termasuk peningkatan pelayanan publik, perbaikan ekonomi lokal, dan pembangunan yang inklusif. Namun, sampai hari ini belum banyak bukti kongkrit di media atau laporan publik yang menunjukkan transformasi signifikan dalam kualitas hidup masyarakat secara luas. Kebijakan besar masih lebih banyak berupa rencana daripada hasil konkret.
Ekonomi dan Anggaran: Tantangan Berat yang Belum Tuntas
Tanjungpinang menghadapi defisit anggaran yang menjadi isu sejak awal masa jabatan Lis–Raja. Pemerintah daerah terpaksa melakukan efisiensi, termasuk pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN — kebijakan yang diputuskan karena tekanan fiskal, bukan pilihan ideal untuk kesejahteraan birokrat dan pelayanan publik. 
Efisiensi ini wajar jika dilihat dari konteks nasional, tetapi kurangnya penjelasan tajam tentang strategi jangka panjang memperbaiki pendapatan daerah membuat banyak warga mempertanyakan apakah pemerintahan baru benar-benar punya solusi inovatif untuk persoalan defisit yang menahun.
Pelibatan Masyarakat: Masih Retoris
Lis sendiri menyatakan bahwa pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, tetapi memerlukan partisipasi aktif masyarakat. Ini adalah pernyataan yang tepat secara teori — namun kurangnya indikasi pergerakan nyata di masyarakat — misalnya pemberdayaan ekonomi lokal atau pemberian ruang ruang dialog bagi warga — menunjukkan bahwa ajakan ini lebih bersifat retoris daripada struktural.
Kepemimpinan Lama versus Harapan Baru
Lis Darmansyah sebenarnya bukan figur baru di Tanjungpinang — ia pernah menjabat wali kota sebelumnya dengan catatan pencapaian ekonomi signifikan di era terdahulu. Namun dinamika sosial dan ekonomi kota yang berubah drastis sejak itu membutuhkan pendekatan berbeda, bukan hanya nostalgia pola lama. Setahun berjalan, belum terlihat arah baru yang tegas dalam mengatasi stagnasi pertumbuhan ekonomi atau pembenahan birokrasi secara dramatis.
Kesimpulan — Waktu dan Arah Masih Menjadi Pertanyaan
Sebagai pemerintahan yang baru setahun berjalan, kritik tajam harus tetap dialamatkan bukan semata untuk menjatuhkan, tetapi untuk mendorong akuntabilitas dan perbaikan. Lis–Raja menunjukkan niat baik dan komitmen besar di awal masa jabatan. Namun yang diperlukan kini adalah bukti nyata hasil kerja, data capaian terukur, dan strategi penyelesaian masalah klasik Tanjungpinang yang terus muncul dari tahun ke tahun.
Publik tetap berhak menunggu — bukan sekadar janji berat tetapi hasil konkret, transparansi anggaran, dan partisipasi aktif warga dalam setiap kebijakan. Kepemimpinan yang baik tidak cukup komunikatif saja, tetapi harus efektif dalam memberikan dampak yang langsung dirasakan masyarakat.
