BATAM, Radarsatu.com – Kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI ke Kota Batam dalam rangka masa reses Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 menjadi momentum strategis untuk memperkuat tata kelola program sosial dan keagamaan. Rombongan yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, disambut oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah, di Kantor Wali Kota Batam, Jumat (20/2/2026).
Mewakili Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra, Firmansyah menegaskan pentingnya penyelarasan kebijakan nasional agar tetap relevan dengan karakteristik masyarakat Batam yang merupakan wilayah kepulauan.
“Kunjungan ini sangat penting untuk memastikan program pusat selaras dengan kebutuhan riil di daerah. Kami berharap sinergi ini semakin konkret dan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Batam,” ujar Firmansyah.
Bahasan Isu Strategis: Dari Bansos hingga Kawasan Hinterland
Sebagai komisi yang membidangi agama, sosial, pemberdayaan perempuan, hingga penanggulangan bencana, dialog intensif antara DPR RI dan Pemko Batam ini mencakup beberapa isu krusial:
-
Optimalisasi Bantuan Sosial: Memastikan penyaluran tepat sasaran sesuai data terbaru.
-
Moderasi Beragama: Menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman masyarakat Batam.
-
Perlindungan Perempuan dan Anak: Memperkuat sistem pencegahan kekerasan di tingkat lokal.
-
Kesiapsiagaan Bencana: Fokus pada mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (hinterland).
Marwan Dasopang bersama jajaran mitra kerja dari Kementerian Agama, Kementerian Sosial, hingga BNPB menyerap berbagai masukan dari pemerintah daerah untuk dibawa ke tingkat legislasi dan penganggaran di pusat.
Pertemuan tersebut ditutup dengan pertukaran cenderamata sebagai simbol komitmen kelembagaan yang solid antara Pemerintah Kota Batam dan DPR RI. Melalui kolaborasi ini, diharapkan kebijakan yang dijalankan mampu menjawab tantangan masyarakat secara nyata dan berkeadilan.
