BATAM, Radarsatu.com – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan komitmen penuh Pemerintah Kota (Pemko) Batam dalam memperkuat sistem tata kelola keuangan daerah. Hal ini disampaikannya usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.
Penyerahan dokumen LHP tersebut dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Kepri, Emmy Mutiarini, di Kantor BPK Perwakilan Kepri, Jumat (13/2/2026). Prosesi ini ditandai dengan penandatanganan berita acara sebagai simbol keseriusan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti hasil audit.
Dalam sambutannya, Amsakar Achmad memberikan apresiasi atas profesionalisme tim BPK selama proses pemeriksaan berlangsung. Ia menekankan bahwa audit ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan instrumen penting untuk memperbaiki kualitas pengelolaan anggaran negara.
“Atas nama Pemko Batam, kami berterima kasih atas pendampingan yang objektif. Hasil pemeriksaan ini memberikan gambaran jelas mengenai titik mana saja yang perlu diperkuat agar pengelolaan belanja daerah semakin transparan dan akuntabel,” ujar Amsakar.
Wali Kota juga menginstruksikan seluruh jajaran perangkat daerah untuk bergerak cepat merespons setiap rekomendasi yang diberikan. Sesuai aturan perundang-undangan, Pemko Batam memiliki waktu maksimal 60 hari untuk menuntaskan tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut.
“Rekomendasi BPK harus dieksekusi secara serius. Ini bukan hanya soal kepatuhan aturan, tapi menyangkut kredibilitas pemerintah dan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan anggaran publik,” tegasnya.
Di sisi lain, Kepala Perwakilan BPK Kepri, Emmy Mutiarini, mengapresiasi sikap kooperatif Pemko Batam selama masa audit. Ia berharap hasil evaluasi ini mampu meningkatkan sistem pengendalian internal pemerintah kota agar penggunaan anggaran di masa depan semakin efektif dan tepat sasaran.
Melalui momentum ini, Pemko Batam kembali mempertegas posisinya untuk terus meningkatkan pengawasan internal guna memastikan setiap rupiah belanja daerah dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya demi kesejahteraan masyarakat Batam.
