JAKARTA, Radarsatu.com – Pemerintah Kabupaten Bintan menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kabupaten Bintan berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dalam ajang SAKIP dan Zona Integritas (ZI) Awards 2025 yang digelar Kementerian PANRB RI di Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Penghargaan bertajuk “Transformasi Akuntabilitas dan Integritas Menuju Indonesia Emas 2045” ini menjadi bukti nyata komitmen Pemkab Bintan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Menteri PANRB RI, Rini Widyantini, menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas (ZI) merupakan instrumen krusial untuk memastikan anggaran negara benar-benar menyentuh kepentingan rakyat. Dari ratusan instansi yang berpartisipasi tahun ini, DPMPTSP Bintan menjadi satu dari 133 instansi di Indonesia yang dinyatakan lolos verifikasi ketat predikat WBK.
Tantangan Menuju WBBM Plt Kepala DPMPTSP Bintan, Rusli, yang menerima langsung penghargaan tersebut mengungkapkan rasa syukurnya. Baginya, predikat WBK bukan sekadar seremoni, melainkan tantangan besar untuk naik kelas ke level berikutnya.
“Ini adalah apresiasi atas kerja keras seluruh tim di DPMPTSP Bintan. Namun, ini juga tantangan agar kami terus meningkatkan integritas pelayanan hingga nantinya mampu meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),” ujar Rusli.
Bupati Roby: Pertahankan dan Tingkatkan Ditemui secara terpisah, Bupati Bintan Roby Kurniawan menyampaikan rasa bangganya atas pencapaian ini. Ia berterima kasih kepada jajarannya yang telah menunjukkan komitmen tinggi terhadap integritas pelayanan publik.
“Alhamdulillah, penghargaan ini milik semua yang telah bekerja jujur. Tugas kita sekarang ada dua: pertahankan prestasi ini, lalu tingkatkan capaian ke depan. Saya berharap prestasi ini menular ke OPD dan unit kerja lainnya di Bintan agar semakin banyak yang meraih Zona Integritas,” tegas Roby.
Acara bergengsi ini turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, serta jajaran pimpinan tinggi Kementerian PANRB dan kepala daerah se-Indonesia.
