TANJABTIM, Radarsatu.com – Pemerintah Desa (Pemdes) Pematang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, harus mengambil langkah efisiensi besar-besaran pada Tahun Anggaran 2026. Hal ini menyusul adanya penurunan nilai Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang cukup signifikan.
Kondisi tersebut dibahas dalam Musyawarah Desa Khusus (Musdessus) yang digelar di Aula Kantor Desa Pematang Rahim, Senin (26/1). Pertemuan ini menjadi krusial untuk menentukan arah kebijakan desa di tengah keterbatasan finansial.
Kepala Desa Pematang Rahim, M Dong, S.H., mengungkapkan bahwa berkurangnya anggaran memaksa pemerintah desa untuk memangkas rencana pembangunan fisik. Ia memproyeksikan hanya satu atau dua kegiatan fisik saja yang mampu diakomodir sepanjang tahun 2026.
“Kita harus realistis. Dengan ruang pembangunan yang sangat terbatas, fokus kami adalah memastikan setiap rupiah digunakan untuk hal yang paling mendesak,” ujar M Dong.
Evaluasi Penerima BLT Dana Desa Selain sektor infrastruktur, Pemdes Pematang Rahim juga akan merombak total data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. M Dong menegaskan, data tahun sebelumnya tidak bisa lagi menjadi acuan utama karena harus menyesuaikan dengan kemampuan kas desa saat ini.
“Verifikasi ulang akan dilakukan agar penyaluran BLT tepat sasaran. Kami akan mengutamakan warga yang benar-benar membutuhkan berdasarkan hasil evaluasi terbaru,” tambahnya.
Tiadakan Musrenbangdes Demi Efisiensi Langkah penghematan ini didukung oleh kebijakan pemerintah di tingkat kecamatan. Kasi Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat (PPM) Kecamatan Mendahara Ulu, Asnawi, S.Sos., menyatakan bahwa untuk TA 2026, desa tidak diwajibkan menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).
“Kebijakan ini diambil untuk menekan beban anggaran operasional. Jika Musrenbangdes tetap digelar, akan muncul banyak usulan dari masyarakat yang dikhawatirkan tidak bisa terealisasi karena keterbatasan anggaran,” jelas Asnawi.
Sebagai gantinya, Pemdes Pematang Rahim akan menerapkan efisiensi pada kegiatan nonfisik, termasuk mengurangi intensitas rapat-rapat yang menyerap biaya besar. Meski dalam kondisi sulit, pemerintah desa berkomitmen menjaga transparansi dalam penyusunan ulang skala prioritas demi kepentingan masyarakat luas.
