BATAM, Radarsatu.com — Pemerintah Kota Batam mempertegas komitmennya dalam mentransformasi tata kelola keuangan konvensional menuju ekosistem digital yang inklusif. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah, hadir mewakili Wali Kota Amsakar Achmad dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) dan Katalis I Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Provinsi Kepri Tahun 2026 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Senin (9/2/2026).
Pertemuan strategis ini membahas peta jalan digitalisasi daerah, termasuk persiapan menghadapi ajang bergengsi Championships P2DD 2026. Fokus utama diarahkan pada penguatan implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen pemerintah, integrasi sistem SIPD–SNAP, hingga penyediaan infrastruktur sinyal di titik-titik krusial.
Batam sebagai Lokomotif Ekonomi Digital
Dalam keterangannya, Firmansyah menekankan bahwa digitalisasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan untuk menciptakan layanan publik yang prima dan iklim ekonomi yang kondusif.
“Batam bertekad meningkatkan kualitas layanan publik melalui digitalisasi. Kami ingin menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi digital secara masif di daerah,” ujar Firmansyah.
Perluasan Kanal Pajak dan Retribusi
Salah satu langkah konkret yang tengah digeber Pemko Batam adalah perluasan layanan pembayaran pajak daerah secara nontunai (cashless). Firmansyah menjelaskan bahwa koordinasi dengan perbankan mitra terus ditingkatkan untuk membuka berbagai kanal pembayaran baru yang lebih mudah diakses masyarakat.
“Selain mempermudah wajib pajak, digitalisasi ini adalah kunci untuk meminimalisir kebocoran dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak dan retribusi secara signifikan,” jelasnya.
Sinergi Lintas Sektor
Firmansyah optimistis, dengan dukungan penuh dari Bank Indonesia dan kolaborasi antar-OPD di wilayah Kepulauan Riau, Batam mampu mempertahankan posisinya di garda terdepan transformasi digital.
Acara ini turut dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri, Sekda Kota Tanjungpinang, serta perwakilan pimpinan daerah se-Kepulauan Riau. Melalui forum P2DD ini, diharapkan tercipta standarisasi sistem keuangan yang lebih modern, transparan, dan akuntabel di seluruh wilayah Kepulauan Riau.
