BINTAN, Radarsatu.com — Rencana investasi pemanfaatan hasil sedimentasi laut di wilayah Kabupaten Bintan terus memicu diskursus hangat. Ketua Umum Pimpinan Daerah Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PD HIMA PERSIS) Tanjungpinang–Bintan, Muhammad Zhein Noor Ramadhan, menyatakan sikap kritis terhadap proyek tersebut, meskipun sebagian masyarakat di Desa Numbing dikabarkan telah menyatakan persetujuan karena adanya skema kompensasi.
Zhein menegaskan bahwa persetujuan masyarakat tidak boleh dijadikan legitimasi tunggal untuk memuluskan proyek yang berisiko tinggi terhadap ekosistem laut. Ia menilai, posisi tawar masyarakat pesisir saat ini cenderung lemah akibat desakan kebutuhan ekonomi.
“Kami menghormati sikap masyarakat Numbing, namun harus jujur kita lihat: persetujuan itu lahir dari kebutuhan ekonomi jangka pendek, bukan dari posisi tawar yang sepenuhnya adil. Jangan sederhanakan realitas ini,” ujar Muhammad Zhein, Kamis (5/2/2026).
Menolak Narasi Rakyat Lawan Rakyat
Zhein menyesalkan adanya framing yang seolah-olah membenturkan aktivis lingkungan dengan masyarakat lokal.
Menurutnya, kegagalan negara dalam memberikan alternatif pembangunan yang berkelanjutan adalah akar masalah yang sebenarnya.
“Jangan sampai rakyat diposisikan saling berhadapan. Aktivis dianggap anti-rakyat, sementara masyarakat dianggap mengkhianati lingkungan. Ini cara pandang yang keliru. Persoalannya ada pada model investasi yang tidak memberi pilihan selain kompensasi sesaat,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa laut Bintan adalah penopang kehidupan lintas generasi. Aktivitas pengerukan sedimentasi dikhawatirkan memicu abrasi, penurunan hasil tangkap nelayan, dan konflik sosial di masa depan.
Sinergi dengan Visi Gerakan Indonesia Asri
Dalam pernyataannya, Zhein juga mengaitkan kritik ini dengan gagasan Gerakan Indonesia Asri yang diusung Presiden RI, Prabowo Subianto. Ia menilai visi Presiden tentang pembangunan berwawasan lingkungan harus menjadi filter utama bagi setiap investasi yang masuk ke daerah.
“Visi Presiden Prabowo harus dimaknai utuh. Pembangunan tidak boleh hanya menghitung nilai rupiah investasi, tapi juga harus menghitung biaya ekologis yang akan ditanggung anak cucu kita nanti,” tambahnya.
Dorong Dialog Transparan
PD HIMA PERSIS mendorong Pemerintah Kabupaten Bintan dan Pemerintah Provinsi Kepri untuk tidak hanya mengandalkan “persetujuan berbasis kompensasi”. Zhein meminta pemerintah membuka ruang dialog yang transparan dan berbasis kajian ilmiah yang komprehensif.
Alternatif investasi seperti pariwisata berkelanjutan dan perikanan ramah lingkungan dinilai jauh lebih relevan bagi masa depan Bintan ketimbang eksploitasi sedimentasi.
“Kami berdiri bersama masyarakat. Namun kami punya tanggung jawab moral untuk mengingatkan bahwa kompensasi hari ini jangan sampai dibayar dengan kerusakan laut di hari esok,” tutup Zhein.
