Genjot PAD, Pemkab Inhil dan KP2KP Tembilahan Luncurkan 3 Strategi Kepatuhan Pajak

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Inhil bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Tembilahan menggelar Sosialisasi Perpajakan dan Pajak Daerah, di Aula Kantor Bapenda Inhil, Jalan Hang Tuah Tembilahan, Senin (2/2/2026).F-Istimewa

TEMBILAHAN, Radarsatu.com – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menggandeng Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Tembilahan untuk memperkuat basis Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah ini diwujudkan melalui sosialisasi terpadu mengenai pelaporan SPT Tahunan serta optimalisasi aplikasi E-PAD, Senin (2/2/2026).

Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Kantor Bapenda Inhil ini dibuka secara resmi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Inhil, Fajar Husin. Dalam arahannya, Fajar menekankan bahwa PAD adalah tulang punggung pembangunan yang menentukan sejauh mana kemandirian fiskal sebuah daerah.

“Semakin tinggi PAD, semakin besar kemampuan kita membiayai pembangunan dan layanan publik tanpa bergantung sepenuhnya pada dana transfer pusat,” ujar Fajar Husin.

Guna mencapai target tersebut, Fajar memaparkan tiga poin strategis yang harus segera dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah:

  1. Optimalisasi PPh Pasal 21: Fajar menyoroti adanya dana PPh Pasal 21 yang masih tertahan di deposit pajak karena belum dilaporkan melalui SPT Masa. Hal ini berdampak langsung pada perhitungan Dana Bagi Hasil (DBH). Satuan kerja diminta segera melakukan pemindahbukuan.

  2. Maksimalisasi Aplikasi E-PAD: Meskipun sudah diterapkan sejak 2017, pemanfaatan sistem perpajakan digital E-PAD dinilai belum maksimal. Sosialisasi ini bertujuan mengedukasi kembali tata cara pelaporan hingga mekanisme pembatalan laporan agar data lebih akurat.

  3. Rekonsiliasi Piutang PBJT: Pemerintah fokus menertibkan piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) pada sektor perhotelan serta makan dan minum. Bapenda dan perangkat daerah terkait diinstruksikan melakukan validasi data agar pembukuan piutang dapat dipertanggungjawabkan.

Fajar menyampaikan apresiasi atas sinergi antara Bapenda Inhil dan KP2KP Tembilahan. Ia berharap kegiatan ini mampu meningkatkan kesadaran kolektif para pengelola keuangan dan ASN dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

“Ini adalah langkah nyata untuk memastikan setiap rupiah pajak terkelola dengan baik demi pembangunan Indragiri Hilir yang lebih baik,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *