TEMBILAHAN, Radarsatu.com – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) resmi memulai rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Tahun 2027 tingkat kecamatan. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Inhil, Tantawi Jauhari, mewakili Bupati Inhil Herman di Kantor Bapperida Inhil, Senin (2/2/2026).
Dalam sambutannya, Sekda Tantawi menegaskan bahwa tahun 2027 merupakan fase krusial sebagai tahun kedua pelaksanaan RPJMD 2025–2029. Ia menekankan pentingnya kesinambungan kebijakan daerah agar tetap selaras dengan arah kebijakan nasional dan jangka menengah.
“Musrenbang ini adalah forum strategis. Kita harus memastikan setiap usulan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat di lapangan,” ujar Tantawi Jauhari.
Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Musrenbang kali ini dilaksanakan secara hybrid. Pertemuan tatap muka dilakukan di tingkat kecamatan, sementara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengikuti secara daring.
Untuk tahun 2027, Pemkab Inhil menetapkan tema pembangunan: “Percepatan Pengembangan Infrastruktur Konektivitas dan Kualitas Hidup”. Adapun empat fokus utama yang menjadi sasaran meliputi:
-
Penguatan ekonomi sektor pertanian.
-
Pembangunan infrastruktur konektivitas wilayah.
-
Peningkatan kualitas hidup masyarakat.
-
Optimalisasi aksesibilitas pelayanan publik.
“Usulan yang masuk harus memiliki daya ungkit tinggi terhadap kesejahteraan warga dan mampu mengurangi ketimpangan antarwilayah di Indragiri Hilir,” tambahnya.
Selain pembangunan fisik, Sekda juga menginstruksikan percepatan penurunan stunting melalui Aksi Konvergensi Tahun 2026. Ia meminta data usulan dari Musrenbang harus valid agar intervensi stunting dapat dilakukan secara terintegrasi dan tepat sasaran.
Berdasarkan jadwal, Musrenbang tingkat kecamatan ini dimulai pada 2 Februari 2026 di Kecamatan Mandah dan Pelangiran, dan akan berakhir pada 13 Februari 2026 di Kecamatan Tembilahan Hulu dan Keritang. Seluruh Camat dan tim pendamping dari Bapperida diminta mematuhi jadwal guna memastikan seluruh aspirasi masyarakat terakomodasi dalam rancangan awal RKPD 2027.
