JAKARTA, Radarsatu.com – Aksi nyata pelestarian lingkungan yang digagas Komunitas Jurnalis Kepri (KJK) dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) 2026 mendapat sorotan internasional. Delegasi pecinta mangrove dari Jepang dipastikan akan turun langsung melakukan penanaman di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, bersama Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni.
Kegiatan bertajuk pelestarian pesisir ini dijadwalkan berlangsung di Kampung Sungai Tiram, Desa Penaga, Kecamatan Teluk Bintan, pada Minggu (8/2/2026). Selain Menteri Kehutanan, KJK juga turut mengundang Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, untuk memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif.
Ketua Umum KJK, Ady Indra Pawennari, mengungkapkan bahwa kehadiran delegasi dari Negeri Sakura merupakan sinyal positif bagi penguatan kolaborasi global dalam menjaga ekosistem pesisir Indonesia.
“Alhamdulillah, delegasi Jepang sudah mengonfirmasi kehadiran mereka. Saya juga sudah bertemu langsung dengan Pak Menteri Kehutanan, dan Insya Allah beliau hadir sesuai jadwal untuk mendukung gerakan ini,” ujar Ady, Jumat (30/1/2026).
Dukung Program Nasional M4CR Inisiatif KJK ini dinilai sangat selaras dengan program strategis nasional Mangroves for Coastal Resilience (M4CR). Program tersebut berfokus pada rehabilitasi dan revegetasi mangrove berbasis komunitas sebagai benteng alami menghadapi degradasi lingkungan pesisir.
Ady menekankan bahwa dukungan dari Kementerian Kehutanan menjadi suntikan semangat bagi insan pers untuk terus berkontribusi dalam isu-isu lingkungan berkelanjutan.
“Pak Menteri sangat mengapresiasi langkah KJK. Penanaman ini bukan sekadar seremonial, tetapi aksi nyata menyerap karbon (CO₂) dan menjaga habitat biota laut yang berdampak langsung pada ekonomi nelayan serta pariwisata bahari kita,” tambahnya.
Benteng Ekologis dan Ekonomi KJK memandang keberadaan mangrove di Bintan memiliki peran ganda. Selain sebagai penahan abrasi dan produsen oksigen, ekosistem mangrove yang sehat merupakan investasi jangka panjang bagi ketahanan iklim.
Kehadiran unsur pemerintah pusat, DPR RI, hingga komunitas internasional di Bintan diharapkan mampu menjadikan momentum HPN 2026 sebagai titik tolak gerakan pelestarian mangrove yang lebih masif dan berkelanjutan di wilayah Kepulauan Riau.
