TANJUNGPINANG, Radarsatu.com — Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, menerima kunjungan silaturahmi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Sumatera Utara (Wilayah Kerja Sumut-Kepri), Dr. Flora Nainggolan, di Kantor Wali Kota, Senin (19/1/2026). Pertemuan ini menjadi ajang diskusi strategis terkait berbagai isu Hak Asasi Manusia (HAM) yang berkembang di tengah masyarakat maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Wali Kota Lis Darmansyah memberikan apresiasi tinggi atas sinergi yang dibangun oleh KemenHAM. Dalam kesempatan tersebut, Lis menekankan bahwa konsep perlindungan HAM harus dipandang secara luas, tidak hanya bagi masyarakat umum, tetapi juga bagi aparatur pemerintah.
“Perlindungan HAM juga mencakup hak-hak aparatur pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Sinergi ini penting agar setiap kebijakan daerah menjunjung tinggi nilai HAM dan meminimalisir praktik kriminalisasi terhadap aparatur yang bekerja sesuai aturan,” tegas Lis Darmansyah.
Analisis Komprehensif untuk Kepastian Hukum
Lis juga menyoroti pentingnya keterlibatan Kementerian HAM dalam menganalisis berbagai persoalan di lapangan. Menurutnya, kebijakan publik yang diambil pemerintah daerah memerlukan landasan keadilan dan kepastian hukum agar tidak berbenturan dengan prinsip-prinsip HAM.
“Analisis komprehensif dari KemenHAM sangat diperlukan. Kami ingin memastikan setiap langkah penanganan masalah di Tanjungpinang selaras dengan prinsip pemajuan, perlindungan, dan penegakan HAM secara berkelanjutan,” tambahnya.
Penguatan Fungsi HAM di Tanjungpinang
Sementara itu, Kakanwil KemenHAM, Dr. Flora Nainggolan, menyatakan bahwa selain mempererat silaturahmi, kehadirannya bertujuan untuk memetakan isu-isu krusial HAM di wilayah Kepulauan Riau, khususnya Tanjungpinang. Ia berharap Pemerintah Kota dapat memberikan dukungan penuh dalam penguatan tugas dan fungsi kementerian di daerah.
“Pertemuan ini adalah sarana diskusi terkait persoalan HAM, baik yang terjadi di lingkungan sosial masyarakat maupun dinamika di dalam birokrasi pemerintahan. Kami berharap kolaborasi ini semakin kuat ke depannya,” tutur Flora.
Sinergi antara Pemko Tanjungpinang dan KemenHAM diharapkan mampu menciptakan iklim pemerintahan yang lebih humanis, transparan, dan taat hukum bagi seluruh lapisan masyarakat di Ibu Kota Provinsi Kepri.
