PEKANBARU, Radarsatu.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menorehkan catatan positif dalam pengendalian ekonomi makro di sepanjang tahun 2025. Berkat koordinasi yang solid, angka inflasi di Bumi Lancang Kuning berhasil dijaga tetap stabil di dalam koridor sasaran nasional, hingga membuahkan apresiasi dari Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP).
Keberhasilan ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi, saat mewakili Plt Gubernur SF Hariyanto dalam agenda Rilis Berita Resmi Statistik (BRS) di kantor BPS Riau, Senin (5/1/2026).
Melindungi Daya Beli Masyarakat Syahrial Abdi menegaskan bahwa pengendalian inflasi bukan sekadar mengejar angka statistik, melainkan langkah nyata pemerintah untuk melindungi daya beli masyarakat.
“Alhamdulillah, sepanjang 2025 inflasi kita tetap terkendali. Ini bukan sekadar target makro, tapi upaya kami memastikan stabilitas kehidupan rakyat. Apresiasi dari TPIP adalah bukti bahwa arah kebijakan kita sudah berada di jalur yang benar,” ujar Syahrial.
Inovasi TOPAN dan TOPLING Jadi Kunci Keberhasilan Riau menekan lonjakan harga pangan didorong oleh sejumlah inovasi strategis yang menyentuh langsung akar rumput. Beberapa langkah konkret yang telah dilakukan antara lain:
-
Penguatan BUMD Pangan: Menjadi instrumen utama stabilisasi harga di pasar.
-
Pendirian TOPAN: Toko Pengendalian Inflasi Pangan sebagai penyedia stok harga terjangkau.
-
Aksi TOPLING: Toko Pengendalian Inflasi Pangan Keliling yang menjangkau wilayah pelosok dan rentan gejolak harga.
-
Operasi Pasar Murah: Digelar secara masif di 224 titik di seluruh kabupaten/kota se-Riau.
Selain itu, Pemprov Riau memperkuat ketahanan pangan melalui skema contract farming, budidaya cabai secara mandiri (on-farm), serta kolaborasi aktif dengan Koperasi Desa Merah Putih.
Navigasi Kebijakan Tahun 2026 Memasuki tahun 2026, Pemprov Riau menjadikan data BPS sebagai rujukan utama atau “alat navigasi” dalam pengambilan keputusan strategis. Hal ini dilakukan untuk memastikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 berjalan secara realistis dan berkelanjutan.
“Data BPS adalah fondasi kepemimpinan kami. Tahun 2026, kami menargetkan pasokan pangan yang lebih kuat dan distribusi yang lebih efisien agar inflasi tetap berada di bawah kendali nasional,” tutup Syahrial Abdi.
