BATAM, Radarsatu.com – Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) kembali menunjukkan kinerja fiskal yang impresif. Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Luki Zaiman Prawira, menegaskan bahwa ekonomi Kepri berhasil tumbuh sebesar 7,48%, menjadikannya yang tertinggi di Sumatera dan menempati posisi ketiga secara nasional, meski dihadapkan pada tantangan penurunan anggaran belanja daerah.
Penegasan ini disampaikan Luki dalam pertemuan bersama Komisi XI DPR RI, yang memiliki lingkup tugas di bidang keuangan dan perencanaan pembangunan, dalam agenda Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Graha Kepri, Batam, Rabu (10/12/2025).
Di hadapan rombongan Komisi XI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Ir. Hanif Dhakiri, Luki memaparkan posisi strategis Kepri. Ia menyoroti potensi besar kelautan yang didukung oleh Selat Malaka, kekayaan migas, pariwisata bahari (yang mendatangkan wisatawan mancanegara terbanyak ketiga nasional), serta keberadaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (FTZ) di Batam, Bintan, dan Karimun.
“Kepri juga memiliki lima Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), terbanyak secara nasional, yang secara signifikan memengaruhi nilai investasi daerah,” tambah Luki, menjelaskan faktor-faktor utama di balik pertumbuhan ekonomi yang tangguh tersebut.
DPR RI Cari Solusi untuk Pondasi Fiskal Kepri
Ketua Rombongan sekaligus Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Hanif Dhakiri, menjelaskan bahwa tujuan utama Kunker Reses ini adalah untuk mendengar dan mencari solusi atas tantangan dalam Anggaran Belanja Daerah (ABD) serta memperkuat pondasi fiskal Kepri.
Hanif Dhakiri mengakui peran vital Kepri dalam ekonomi nasional. “Kita semua tahu bahwa Kepri ini merupakan salah satu lokomotif ekonomi nasional yang berada di ujung Barat Indonesia. Oleh karena itu, perlu bagi kita semua untuk dapat sama-sama mencari solusi agar ekonomi Kepri terus bertumbuh dan semakin kuat,” ucapnya, menyamakan potensi pertumbuhan Kepri dengan negara tetangga, Singapura.
Pertemuan yang dihadiri oleh 18 anggota Komisi XI ini menjadi forum penting untuk fungsi pengawasan DPR RI sekaligus penentuan langkah strategis demi menjaga akselerasi pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan Indonesia ini.
