TANJABTIM, Radarsatu.com – Fraksi Golongan Karya DPRD Kabupaten Tanjungpinang Jabung Timur (TanjabTim) menyoroti minimnya kontribusi yang diberikan perusahaan-perusahaan di Tanjung Jabung Timur melalui dana CSR, hal itu terungkap dalam Paripurna penyampaian pandangan akhir fraksi-fraksi terhadap Ranperda APBD 2026 pada Jum’at (21/11) lalu.
Muhammad Samin selaku Sekretaris Fraksi Golkar, meminta kepada Bupati, bertindak tegas untuk mengusir perusahaan yang tidak mau memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah.
“Kalau perusahaan perusahaan yang ada, tidak mau ikut membangun daerah, silahkan angkat kaki di Bumi Sepucuk Nipah, Serumpun Nibung, Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini,” ungkap Muhammad Samin.
Lebih lanjut Sekretaris Komisi III DPRD Tanjabtim ini mengatakan, bahwa saat ini DPRD melalui pansus, tengah menggodok peraturan daerah tentang CSR, dari catatan yang diterima pihaknya dari komisi III, ada sekitar 97 perusahaan aktif di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
“Laporan yang kita terima, tahun 2024 saja, kontribusi CSR dari perusahaan-perusahaan yang ada mencapai kurang lebih 60 miliar,” jelasnya.
Dari 97 perusahaan yang ada, lanjut kata alumni UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta ini, hanya 18 perusahaan yang aktif membayarkan CSR nya.
“Bayangkan Ibu Bupati, kalau semua perusahaan bahu membahu, bersatu, berkolaborasi untuk ikut menyelesaikan persoalan pembangunan infrastruktur melalui dana csr, Insya Allah 5 tahun kedepan persoalan infrastruktur bisa terselesaikan,”tegasnya.
Menurut pria yang berasal dari Desa Mendahara Tengah ini, persoalan infrastruktur jalan, saat ini di Kabupaten Tanjung Jabung Jabung Timur jadi momok dan tengah menjadi sorotan di semua media, bahkan di sejumlah platform media sosial seperti IG, FB, Tiktok dan lainnya.
“Kalau semua perusahaan yang ada mau bersatu, berkolaborasi, bekerjasama, kami meyakini persoalan infrastruktur ditengah badai efesiensi anggaran bisa teratasi,” tegasnya.
Dalam pandangan fraksi Golkar, Alumni Golkar Institute ini mencontohkan, seperti pembangunan jalan yang ada di desanya yakni Desa Mendahara Tengah – Pangkal Duri.
Kata Samin, jalan Desa Mendahara Tengah menuju Desa Pangkal Duri ada sekitar 9 KM jalan yang tidak pernah tersentuh pembangunan dari pemerintah.
“Saya terus mendorong pembangunan jalan ini, mulai dari musrenbang Desa, Kecamatan hingga Kabupaten bahkan setiap reses kita masukan dalam pokir. Tak hanya itu, saya sudah melakukan koordinasi dengan ibu Bupati, Kadis PU dan Kepala Bappeda. Karena persoalan efesiensi anggaran, jalan kita ini tak kunjung dianggarkan,”jelasnya.
Lantas lanjut Samin, pemerintah daerah bukannya tak bisa berbuat apa-apa. Malah dengan komunikasi yang baik antara pemerintah dan perusahaan yang ada disana yakni Perusahaan PT Borneo. Saat ini pembangunan pengerasan jalan telah dilakukan oleh PT Borneo.
“Adanya komunikasi yang baik, kita pemerintah bersama perusahaan PT Borneo sepakat untuk membangun jalan dari Pangkal Duri ke Mendahara Tengah. Saat ini pembangunan sudah dimulai,”tegasnya.
Dari hal ini jika semua perusahaan yang ada, kata Samin, berkomitmen untuk ikut serta menyelesaikan persoalan infrastruktur yang ada, lima tahun kedepan, persoalan infrastruktur jalan bisa terselesaikan.
“Kami DPRD siap mendorong agar perusahaan yang ada, ikut membangun daerah kita. Kalau ada perusahaan yang tidak mau ikut membangun daerah, silahkan angkat kaki dari Bumi Tanjabtim,”pungkasnya.
Ditambahkan Samin, apalagi jelas intruksi dari Presiden RI Prabowo Subianto, bagi perusahaan yang mengeruk hasil bumi didaerah, harus berkontribusi untuk membangun daerah, dimana ia memanfaatkan sumber daya alam yang ada.
“Sudah saatnya perusahaan yang ada membangun daerah yang kita cintai ini,” Tandasnya.*
