KARIMUN, Radarsatu.com – Ikatan Pendidik Nusantara (IPN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dipastikan mendatangi Kantor Bupati Karimun besok, Selasa 25 November 2025.
Sebelumnya, IPN bersama perwakilan PPPK sekitar 50 orang batal mendatangi
gedung pusat administrasi pemerintahan daerah tersebut dikarenakan hal tertentu.
“Besok kami positif datang,” kata Ketua DPC IPN Kabupaten Karimun, Mahadi, Senin (24/11).
Dikatakannya, sudah menyebarkan pemberitahuan terkait kegiatan besok di grup WhatsApp IPN dan PPPK se-Kabupaten Karimun.
Adapun isinya, memberitahukan kepada seluruh pengurus dan anggota IPN se-Kabupaten Karimun serta perwakilan PPPK disetiap OPD akan ada kegitan mendatangi Kantor Bupati Karimun.
Agendanya, audiensi tentang permasalahan peralihan buku rekening bank gaji PPPK se-Kabupaten Karimun, dan hal yang lain dianggap perlu saat audiensi.
“Dalam pemberitahuan sudah disampaikan menggunakan baju IPN jika sudah memiliki, bagi yang belum menggunakan baju dinas di hari selasa sesuai OPD masing-masing. Titik kumpulnya depan Kantor Bupati pukul 09.00 WIB,” ujar Mahadi.
Ia menyebutkan, telah mengambil langkah apabila tidak terlaksananya audiensi atau tidak dapat menemui Bupati Karimun, Iakandarsyah.
“Jika besok tidak bisa melakukan audiensi bersama Bupati, kami akan tetap di depan kantor Bupati Karimun menunggu penjelasan dari Pemda,” tegas Mahadi.
Mahadi menyebutkan, sangat mengapresiasi Pemkab Karimun untuk mengambil terobosan dalam mengembangkan BUMD.
Namun fasilitasnya wajib sudah mumpuni dan menjangkau ke seluruh pelosok Kabupaten Karimun.
Masih kurangnya akses fasilitas dari BPR Tuah seperti ATM dan agen-agen kecil yang tersebar di Kabupaten Karimun, sangat menyulitkan bagi pegawai PPPK untuk pengambilan gaji setiap bulannya.
“Tentu akan adanya antrian dan membutuhkan waktu yang lama, tentu kinerja atau jam kerja ASN PPPK menjadi terganggu,” katanya.
Maka dari itu sambung Mahadi, tujuan kedatangannya besok untuk meminta penjelasan langsung dari Bupati Karimun.
“Sangat perlu untuk dijelaskan secara transparan. Kami meminta Pemkab Karimun meninjau kembali kebijakan tersebut,” tegasnya mengakhiri. (*)
