Kalau proyek infrastruktur bisa punya watak, Jembatan Batam–Bintan tampaknya sudah lama memilih menjadi romantikus. Selalu berjanji, sering berjanji lagi, dan piawai menunda dengan kenyataan.
Sejak wacana pertama muncul, yang digembar-gemborkan sebagai “jembatan kebanggaan Kepri”. Publik diberi optimisme show, maket 3 dimensi, hitungan ekonomi, hingga deretan foto pejabat mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah bicara soal Jembatan Bintan – Batam.
Jembatan ini seolah menjadi kisah cinta panjang antara pemerintah dan janji pembangunan. Ia sering disebut, dipromosikan, dipajang dalam setiap pidato, bahkan sudah berkali-kali diabadikan dalam narasi-narasi pemberitaan baik oleh media lokal hingga media nasional.
Namun realitasnya? Peta janji itu masih penuh tanda tanya, studi kelayakan yang molor, masalah lahan yang tidak kunjung “selesai”, kebingungan pembiayaan, dan selentingan investor yang datang lalu menghilang. Kita tidak sedang bicara soal sebidang tanah, melainkan tentang bentangan 14–15 km yang bisa mengubah wajah ekonomi Provinsi Kepri, bila dikelola dengan serius, bukan sekadar jumpa pers.
Setiap tahun, narasi yang disampaikan pemerintah nyaris sama. Jembatan ini sedang dikaji, sudah masuk tahap finalisasi, tengah menunggu penilaian, atau sebentar lagi dimulai. Padahal, “sebentar lagi” itu sudah diucapkan sejak Ansar Ahmad dilantik untuk pertama kalinya sebagai Gubernur Kepri.
Dari Gubernur, dari Menteri ke Menteri, hingga anggota DPRD sampai DPR RI, semua pernah menjanjikan hal yang sama. Bahwa sebentar lagi akan dimulai. Tetapi waktu terus berjalan, pejabat silih berganti, dan yang tak berubah hanya satu, jembatan itu tetap tinggal di atas kertas.
Yang lebih ironis, setiap kali ada momentum politik, nama Jembatan Batam–Bintan selalu muncul sebagai pengisi janji kampanye paling manis. Ia menjanjikan pertumbuhan ekonomi baru, konektivitas antar wilayah, hingga pemerataan pembangunan dari Batam ke Bintan, bahkan Tanjungpinang.
Tetapi publik sudah terlalu sering disuguhi kata-kata besar tanpa pondasi nyata. Investor disebut sudah tertarik, dana diklaim sudah siap, desain sudah rampung, dan perizinan hampir selesai. Namun nyatanya, setiap kali publik bertanya, jawabannya kembali pada kata klasik. Masih dalam proses, entah proses yang keberapa.
Masalahnya bukan pada gagasan. Ide membangun jembatan itu luar biasa strategis. Konektivitas Batam–Bintan akan membuka arus barang, manusia, dan investasi yang dapat melahirkan kawasan ekonomi baru di tengah lemahnya daya saing Provinsi Kepri.
Tapi yang absen dari semua itu adalah keberanian politik dan manajemen proyek yang benar-benar profesional. Birokrasi kita lebih sibuk mengelola konferensi pers daripada mengelola kelayakan teknis. Investor datang dan pergi seperti burung migran, membawa proposal dan janji yang sama, lalu menghilang di tengah kabut ketidakpastian regulasi.
Lebih menyedihkan lagi, masyarakat Kepri sudah telanjur lelah menunggu. Di Batam, warga berharap jembatan itu bisa mengurangi ketergantungan logistik laut yang mahal. Di Bintan, pelaku wisata menanti akses langsung agar tak kalah saing dari kawasan lain.
Sementara nelayan di sekitar wilayah rencana pembangunan gelisah. Mereka takut akan kehilangan ruang tangkap dan tidak tahu apakah hak mereka akan dilindungi. Semua berharap, tapi tak seorang pun tahu pasti kapan harapan itu akan benar-benar disambung oleh bentangan baja.
Yang terjadi sekarang adalah drama klasik pembangunan Indonesia. Studi kelayakan selesai, tapi tidak ada keputusan. Skema pembiayaan diumumkan, tapi tidak pernah difinalkan. Investor disebut ada, tapi tidak ada yang menandatangani kontrak.
Pemerintah pusat mendukung, pemerintah daerah menunggu, dan publik hanya menjadi penonton yang terus membeli tiket pertunjukan janji. Setiap pergantian tahun, proyek ini dihidupkan kembali dengan jargon baru. Mulai dari proyek prioritas nasional, kerja sama pemerintah-swasta, hingga simbol transformasi ekonomi maritim. Tapi sesungguhnya, yang berubah hanya istilah, bukan kemauan.
Seandainya proyek ini bisa bicara, mungkin ia akan berkata: “Aku sudah terlalu lama dijanjikan untuk dibangun, tapi tidak pernah benar-benar diperjuangkan.” Begitulah nasib Jembatan Batam–Bintan, lebih banyak difoto daripada digali, lebih banyak disusun dalam pidato daripada dalam Rencana Anggaran.
Pemerintah tampaknya sudah mahir menjadikan proyek ini sebagai alat legitimasi politik, bukan sebagai instrumen pembangunan nyata. Seolah keberadaannya cukup untuk menyimbolkan visi, tanpa perlu benar-benar diwujudkan.
Namun kritik ini bukan untuk menolak mimpi besar itu. Justru sebaliknya, ini adalah seruan agar mimpi itu tidak terus menjadi bahan tidur birokrasi. Sudah waktunya pemerintah berhenti bersembunyi di balik alasan teknis dan mulai bekerja dengan tenggat yang nyata.
Desain teknis dan AMDAL harus diselesaikan secara terbuka dan transparan, agar publik tahu sejauh mana progresnya. Kepastian pembiayaan harus ditegakkan, bukan dengan retorika, tetapi dengan komitmen kontraktual.
Jangan lagi mengandalkan “ketertarikan investor” sebagai pengganti keputusan. Jika memang menggunakan skema KPBU, maka siapkan jaminan fiskal yang jelas dan jangan biarkan proyek strategis ini tergantung pada negosiasi tanpa ujung.
Lebih dari itu, pemerintah daerah mesti memiliki keberanian politik untuk memimpin, bukan hanya menunggu keputusan dari pusat. BP Batam dan Pemprov Kepri harus bersatu dalam satu koordinasi, bukan saling menunggu aba-aba.
Masyarakat harus dilibatkan sejak awal, bukan hanya untuk sosialisasi, tapi juga dalam proses pengawasan, agar proyek ini tidak menjadi ladang kompromi kepentingan. Jembatan Batam–Bintan bukan sekadar infrastruktur, tapi simbol dari keseriusan negara mengelola potensi daerah perbatasan.
Jika proyek ini kembali ditunda, maka yang hilang bukan hanya kesempatan ekonomi, tetapi juga kepercayaan publik. Jembatan ini akan menjadi lambang kegagalan perencanaan nasional, lambang betapa sulitnya mengubah janji menjadi realita.
Namun jika pemerintah berani mengeksekusi dengan transparan dan disiplin, maka Jembatan Batam–Bintan akan menjadi warisan pembangunan yang membuktikan bahwa Kepri bukan hanya halaman belakang Indonesia, tetapi beranda depan yang benar-benar dibangun dengan visi.
