TANJUNGPINANG, Radarsatu.com – Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kepulauan Riau antusias memanfaatkan fasilitas program Kredit Usaha Rakyat (KUR) hal itu terlihat saat acara Akad Massal KUR 800.000 Debitur yang berlangsung pada Senin (21/10) Siang, di Balairung Wan Seri Beni, Kota Tanjungpinang.
Program yang digulirkan Pemerintah lewat Kementerian UMKM tersebut bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui pinjaman bersubsidi pemerintah dengan bunga rendah.
Selain itu, program ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing UMKM, mendorong penciptaan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.
Mutia salah seorang Pengusaha UMKM yang bergerak dibidang Kuliner dan Kesehatan ini misalnya, mengaku telah menerima fasilitas pinjaman senilai Rp 300 juta. Adapun alasan memanfaatkan KUR guna mengembangkan usaha yang telah dijalankannya.
“Kita ajukan pinjaman Rp 300 kita, dan Alhamdulillah setujui oleh Bank BNI,” ungkap Mutia.
Dirinya juga mengungkapkan dalam proses pengajuan ke pihak perbankan mendapatkan berbagai kemudahan, hal ini karena sudah bermitra setidaknya sejak 5 tahun terakhir.
Sementara itu Branch Manager BTN Tanjungpinang, Eddy Prabudi yang hadir langsung dalam kegiatan akad massal KUR di Tanjungpinang, menyambut baik dan mendukung program pemerintah.
“Mitra kerja BTN yang hadir dalam kegiatan ini ada sekitar 20 pelaku UMKM” ujarnya.
Difra juga mengajak pelaku UMKM di Kepri yang ingin membangun usaha dengan fasilitas Kredit Program Perumahan (KPP).
“Selain untuk nasabah pengembang dan subcon, teman-teman UMKM juga bisa gunakan program ini,” jelasnya.
Ditempat yang sama Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Riau, Riki Rionaldi mengatakan pemerintah dengan dukungan legislatif telah memberikan banyak dukungan program pembangunan karakter hingga hubungan pinjam meminjam.
“Pemprov Kepri sendiri bekerjasama dengan BRK Syariah, sejak 2021 telah menggulirkan program subsidi margin bunga nol persen bagi UMKM,” ucapnya.
Riki juga mengatakan, kebijakan efisiensi anggaran yang sempat dilakukan pemerintah beberapa waktu lalu telah membuat pihaknya lebih kompak dan lebih bersinergi bersama instansi vertikal termasuk TNI dan Polri guna menyatukan tekad dalam kolaborasi.
“Sesuai arahan Gubernur bersama Wakil Gubernur yang serius melayani Bapak/ Ibu agar naik kelas, sampai dengan 20 Desember 2025 ini Pemprov Kepri menargetkan mengintervensi atau membina sebanyak 3.600 pelaku UMKM,” ungkap Riki.
Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura, berharap stimulus ekonomi dalam bentuk penyaluran KUR tersebut akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Kepri dan penciptaan lapangan kerja.
“Untuk saat ini pertumbuhan ekonomi Kepri 7,2 persen, angka ini bisa bertambah lagi, melalui kegiatan secara akumulatif bagi UMKM yaitu naik kelas,” tandas Nyanyang.*
