TANJUNGPINANG, Radarsatu.com – Wali Kota Tanjungpinang, H. Lis Darmansyah, S.H., menjadi narasumber utama dalam Dialog Tanjungpinang Pagi RRI bertema “Refleksi Otonomi Daerah” pada Kamis (16/10). Dalam paparannya, Lis Darmansyah memaparkan capaian pembangunan dan tantangan besar yang dihadapi Pemko Tanjungpinang dalam melaksanakan otonomi daerah.
Lis menegaskan, visi dan misi daerah yang disebut Visi-Misi Bima Sakti bukanlah sekadar slogan, melainkan rumusan konkret untuk menyelesaikan persoalan kota melalui target yang ditetapkan dalam RPJMD lima tahunan.
“Visi-misi yang disusun adalah rumusan penyelesaian masalah melalui visi-misi Bima Sakti. RPJMD sudah ditetapkan dengan target capaian jelas dalam lima tahun ke depan,” ujar Lis.
Keterbatasan Fiskal dan Rasionalisasi Anggaran
Wali Kota Lis Darmansyah mengakui pelaksanaan program pembangunan daerah menghadapi tantangan fiskal yang berat. Pemotongan dana transfer pusat hingga 25 persen dialami hampir seluruh daerah di Indonesia.
Untuk mengatasi kondisi ini, Pemko Tanjungpinang telah melakukan langkah-langkah efisiensi, termasuk rasionalisasi anggaran.
“Saat awal menjabat, kita menghadapi defisit sekitar Rp200 miliar. Melalui langkah rasionalisasi dan pemilahan kegiatan yang urgen dan berdampak langsung ke masyarakat, defisit tersebut berhasil dikendalikan. Bahkan perjalanan dinas sudah kita tekan hingga hanya 25 persen dari sebelumnya,” jelasnya.
Selain itu, Pemko menggandeng berbagai pihak, termasuk BUMN dan swasta, melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mempercepat program prioritas, seperti perbaikan sarana pendidikan dan fasilitas publik.
Harapan Free Trade Penuh dan Peningkatan PAD
Di akhir dialog, Lis Darmansyah mengungkapkan harapan besarnya agar Pulau Bintan ke depan dapat menjadi kawasan bebas bea masuk (Free Trade) secara menyeluruh. Hal ini diyakini akan memperkuat daya saing ekonomi daerah dan meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Lis menekankan pentingnya optimalisasi PAD dari berbagai sektor, termasuk penertiban pajak reklame, retribusi ruang milik jalan, dan penanganan menara telekomunikasi tak berizin. “Kita ingin kemandirian fiskal bisa meningkat. Itu bisa tercapai bila seluruh potensi PAD dikelola dengan baik,” tutupnya.
