Di sebuah kedai kopi di sudut kota, suara gelas beradu dengan sendok tak kalah riuh dari obrolan para pengunjungnya. Harga sembako yang naik-turun seperti ombak musim angin utara, nelayan yang melaut sambil was-was karena cuaca tak menentu, hingga anak-anak muda lulusan perguruan tinggi yang pulang dengan toga bercampur dengan gelisah, karena mencari pekerjaan tak semudah yang di kira.
Dari obrolan rakyat sederhana itu, muncul satu benang merah. Pemerintah daerah hanya pandai bersandiwara, dengan layar depan penuh jargon pembangunan. Tapi panggung belakang penuh catatan kusut, yang membuat hari-hari kening rakyat semakin mengkerut.
Pembangunan di Provinsi Kepri hari ini lebih mirip drama panjang. Lakonnya adalah janji-janji manis, dialognya penuh kata-kata indah, tetapi ending-nya selalu sama.
Rakyat tetap menunggu, para elite sibuk membagi peran. Padahal, negeri ini bukanlah panggung sandiwara. Ia adalah ruang hidup yang nyata, di mana rakyat butuh kehidupan bukan fatamorgana.
Pertanyaan besar pun menggantung di udara, sampai kapan Provinsi Kepri akan terus menjual mimpi tanpa membangun kenyataan ?
Namun kenyataan yang muncul justru tak sesuai yang diharapkan, uang rakyat yang dipungut atas nama pajak dan retribusi justru menjadi ladang basah yang dinikmati segelintir elite tanpa perasaan bersalah.
BPK baru-baru ini kembali menampar wajah pemerintah daerah lewat LHP Tahun Anggaran 2024. Dari perencanaan belanja yang tak sesuai aturan, belanja pegawai dan operasional pejabat yang membengkak, realisasi belanja yang melenceng, sampai sederet catatan dan temuan yang wajib ditindaklanjuti. Tapi begitulah, catatan tinggal catatan, yang hanya akan berakhir di lemari arsip.
Bahkan yang membuat kondisi semakin miris, amburadulnya pengelolaan keuangan daerah terjadi di tengah kondisi fiskal daerah yang lemah lunglai.
Bayangkan, kemandirian fiskal daerah rata-rata masih di bawah 20 persen. Artinya, kalau tidak ada dana transfer dari pusat, pemerintah daerah tak ubahnya seperti kapal layar tanpa angin atau kapal mesin tanpa bahan bakar.
Lebih parah lagi, pemerintah pusat pun sudah mulai memangkas “tabung oksigen” daerah lewat kebijakan efisiensi. DAK dan DAU yang selama ini jadi nafas pembangunan, sudah dikurangi tahun 2025 dan kabarnya bakal dipotong lagi pada 2026.
Kalau benar ini terjadi lagi, jangan heran kalau pembangunan di Provinsi Kepri hanya ada dalam dokumen perencanaan tetapi belum tentu direalisasikan.
Alih-alih mencari cara menggali pendapatan asli daerah, pemerintah daerah malah doyan mendatangkan pejabat kementerian untuk “gaya-gayaan”.
Seolah-olah kunjungan itu membawa angin segar. Padahal, setelah rombongan pulang, yang tertinggal hanya wacana hutang dengan meminjam uang ke bank untuk alasan pembangunan.
Bagaimana mungkin APBD yang seret malah mau ditambal dengan hutang. Logikanya sama dengan emak-emak yang sudah pusing bayar cicilan, tapi nekat gesek kartu kredit untuk belanja kosmetik.
Potret ini makin tragis kalau melihat pengangguran meningkat dan kesenjangan yang terus membengkak. Rakyat di pulau-pulau kecil masih berjuang demi sesuap nasi, sementara pemerintah sibuk memoles citra.
Profil daerah di atas kertas tampak gemerlap dengan seribu potensi yang dimiliki. Kawasan strategis berbatasan dengan beberapa negara, jalur perdagangan internasional, potensi laut yang melimpah, wisata yang mempesona, dan berbagai keunggulan lainnya.
Tapi ketika di bawa ke nota keuangan daerah, potensi itu raib entah ke mana. Karena ternyata, potensi itu memang hanya ada dalam lembaran kertas saja.
Maka wajar kalau rakyat mulai bertanya, mau dibawa ke mana Provinsi Kepri saat ini ? Jalan keluarnya makin buram, pemimpin daerah tak gesit mencari cara, dan kebijakan pusat justru kian mencekik.
Jika pola ini terus berulang, jangan harap Kepri bisa berdiri di kaki sendiri. Ia akan terus menjadi “daerah penonton” dalam derap pembangunan nasional.
Rakyat tak butuh seremoni, tak butuh foto berjajar dengan menteri, tak butuh pidato panjang penuh jargon. Yang rakyat butuh, dapur tetap ngebul, harga kebutuhan terjangkau, anak-anak sekolah tak putus di tengah jalan dan selesai kuliah mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang layak.
Potensi Provinsi Kepri memang besar. Namun jika jatuh di tangan pemimpin yang miskin akal sehat, semua hanya jadi brosur pariwisata dan laporan formalitas.
Negeri kaya ini justru makin miskin karena dipimpin dengan gaya seremonial, bukan kepemimpinan yang peka terhadap jeritan rakyat.
Rakyat Kepri harus berani bertanya, sampai kapan kita dipimpin oleh pejabat yang pandai berjanji, tapi gagal bekerja. Sampai kapan potensi daerah hanya ada dalam lembaran-lembaran kertas tanpa menjadi nyata bagi kemakmuran rakyatnya.
Jika tak ada perubahan, masa depan Provinsi Kepri hanya akan jadi ironi. Negeri kaya potensi, tapi selalu miskin harapan.
Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mau bekerja nyata dan lebih serius. Langkah awal adalah membangun tata kelola keuangan daerah yang disiplin, transparan, dan berbasis kebutuhan rakyat. Catatan BPK tak boleh lagi berhenti di lemari arsip, melainkan harus menjadi peta perbaikan yang ditindaklanjuti dengan serius.
Selain itu, kemandirian fiskal harus dikejar dengan strategi yang konkret berbasis potensi daerah. Provinsi Kepri 96 persen adalah lautan, namun arah kebijakan lebih cendrung hanya memanfaatkan 4 persen daratan untuk pendapatan daerah.
Seharusnya yang lebih dioptimalkan adalah sektor kelautan, perikanan, pariwisata, industri maritim dan perdagangan lintas batas. Potensi besar itu tak boleh lagi sekadar angka di atas kertas, melainkan dikelola dengan inovasi, investasi tepat sasaran, dan keterlibatan masyarakat lokal.
Solusi lain yang tak kalah penting adalah memperkuat kolaborasi. Tidak ada lagi sekat birokrasi yang mematikan ide, tidak ada lagi kepentingan politik yang menutup mata pada kenyataan. Dunia usaha, akademisi, komunitas, dan pemerintah harus duduk bersama membangun agenda nyata, agar Kepri benar-benar bisa menjadi poros maritim dan kawasan ekonomi yang hidup, bukan sekadar wacana.
