BATAM, Radarsatu.com– Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, memaparkan arah kebijakan dan prioritas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam tahun 2026 usai rapat paripurna di Kantor DPRD Kota Batam, Senin (8/9/2025).
Amsakar menjelaskan, postur APBD Kota Batam tahun 2026 diproyeksikan mencapai sekitar Rp4,7 triliun. Dari jumlah itu, Rp2,6 triliun merupakan pendapatan asli daerah (PAD), sementara sisanya berasal dari transfer keuangan pemerintah pusat.
“Alhamdulillah, pendapatan daerah kita bisa menyokong lebih dari 50 persen APBD,” ujar Amsakar.
Ia menegaskan, belanja daerah tetap diarahkan sesuai program prioritas yang telah ditetapkan. Fokus pertama adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), khususnya di bidang pendidikan.
Amsakar mengatakan bahwa Pemerintah Kota Batam akan melanjutkan program beasiswa untuk siswa berprestasi, termasuk bagi mereka yang diterima di tujuh perguruan tinggi ternama di Indonesia, mahasiswa dari keluarga penerima bantuan sosial melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), serta anak-anak di wilayah hinterland yang masuk perguruan tinggi negeri.
Fokus kedua adalah peningkatan infrastruktur. Program yang akan dijalankan meliputi pengadaan lampu penerangan jalan, pembangunan dan perbaikan jalan, serta pembenahan drainase di berbagai wilayah Kota Batam.
Selanjutnya, pemerintah juga akan menaruh perhatian pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya melalui kelanjutan kebijakan insentif bagi sekitar 20 ribu orang, yang terdiri dari RT/RW, imam masjid, guru TPG PNB, mubalig, pendeta, hingga petugas fardu kifayah.
Selain itu, Pemko Batam akan tetap memberikan dukungan kepada kelompok pekerja rentan, termasuk ojek online, penambang pancung, dan penarik becak.
“Ini menjadi perhatian kita, karena mereka juga bagian penting dari denyut ekonomi masyarakat Batam,” kata Amsakar.
Ia juga menambahkan bahwa perhatian khusus akan diberikan kepada lansia. Jika pada tahun 2025 tercatat 1.987 lansia penerima bantuan, pada 2026 jumlahnya akan ditingkatkan menjadi 4.000 orang.
“Semua kebijakan ini merujuk pada RPJMD Kota Batam, terutama 15 program prioritas, di mana tujuh di antaranya bersentuhan langsung dengan masyarakat,” tegas Amsakar.
Dengan arah kebijakan tersebut, Pemko Batam berharap APBD 2026 tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembangunan, tetapi juga benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
