TANJUNGPINANG, Radarsatu.com – Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Tahun 2026, di aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, kantor Wali Kota Tanjungpinang, Rabu (11/6/2025).
Forum strategis tahunan ini menjadi ruang penyusunan arah kebijakan pembangunan Kota Tanjungpinang agar selaras dengan prioritas Pemerintah Provinsi Kepri dan Pemerintah Pusat.
“Musrenbang merupakan momentum penting bagi kita untuk bersama-sama membenahi dan merancang masa depan Kota Tanjungpinang,” ujar Lis dalam sambutannya.
Menurut Lis, Musrenbang adalah wadah negosiasi, rekonsiliasi, dan harmonisasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan dalam menentukan skala prioritas pembangunan.
Keberhasilan pembangunan, lanjutnya, sangat ditentukan oleh perencanaan yang matang, sinergis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Karena itu, Musrenbang harus dimanfaatkan secara optimal untuk menyatukan visi, menyelaraskan program kerja, dan meningkatkan kualitas kinerja perangkat daerah.
“Perencanaan harus mengedepankan prinsip partisipatif, transparan, demokratis, dan berintegritas,” tegas Lis.
Ia menambahkan, kemajuan bukanlah tentang seberapa cepat kita berlari, tetapi seberapa jauh kita melangkah bersama.
“Dalam semangat itu, mari kita jadikan Musrenbang ini sebagai langkah kolektif untuk memajukan Kota Tanjungpinang. Kita tidak hanya merencanakan pembangunan fisik, tetapi juga membangun jiwa masyarakat yang lebih kreatif, religius, dan berintegritas, dengan berpijak pada budaya Melayu sebagai akar identitas kita. Kita wujudkan kota yang inklusif, di mana setiap warga memiliki kesempatan yang setara untuk berkarya dan berdaya,” imbuhnya.
Lis juga menyampaikan permohonan maaf karena sejumlah program pembangunan tahun 2025 belum berjalan maksimal akibat keterbatasan anggaran. Meski demikian, Pemko Tanjungpinang terus berupaya menjadikan kota ini sebagai kawasan yang menarik bagi investasi.
Salah satu tantangan yang dihadapi saat ini adalah keberadaan sekitar 1.600 hektare lahan yang masih dikuasai perusahaan namun belum dimanfaatkan. Lis meminta agar BPN tidak memperpanjang hak penguasaan atas lahan tersebut, sehingga dapat ditawarkan kepada investor yang memiliki komitmen kuat membangun Tanjungpinang.
“Tentu ini adalah harapan dan cita-cita bersama menjadikan Tanjungpinang sebagai daerah yang maju dan layak sebagai pusat pemerintahan Provinsi Kepri,” ucapnya.
Lis juga mengingatkan seluruh jajaran OPD, camat, lurah, dan aparatur pemerintah untuk meninggalkan pola kerja yang santai dan beralih pada etos kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja kolaboratif.
“Meskipun anggaran terbatas, saya yakin dengan inovasi dan komitmen yang kuat, aparatur daerah tetap mampu memberikan kinerja terbaik bagi masyarakat,” harapnya.
Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, Agus Djurianto, dalam kesempatan yang sama, menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD sebagai bentuk amanah konstitusional dan penyaluran aspirasi masyarakat dari kegiatan reses.
Menurutnya, aspirasi masyarakat yang dihimpun pada tahun 2025 berasal dari daerah pemilihan, yang mencakup bidang infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pendidikan beserta sarana pendukung, pemenuhan tenaga pendidik, serta penyediaan layanan kesehatan, termasuk ketersediaan obat-obatan dan alat medis.
Selain itu, DPRD juga menerima masukan terkait penguatan ekonomi kerakyatan, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, serta peningkatan pelayanan publik, khususnya melalui digitalisasi administrasi kependudukan.
Agus menyadari tidak seluruh usulan dapat tertampung dalam satu tahun anggaran, namun ia yakin sinergi antara legislatif dan eksekutif dapat mewujudkan program yang berpihak kepada masyarakat.
“Pokok pikiran DPRD ini kami harapkan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan tahun 2026,” ujarnya.
Sementara itu, Plh. Kepala Bappelitbang Kota Tanjungpinang, Surjadi, menjelaskan bahwa Musrenbang RKPD 2026 dilaksanakan selama tiga hari. Setelah pembukaan pada 11 Juni, forum dilanjutkan dengan pembahasan teknis pada 16 dan 17 Juni.
Kegiatan berlangsung secara hybrid di Kantor Bappelitbang dan Disadagin, dengan peserta dibagi ke dalam kelompok diskusi sesuai bidang prioritas, yaitu sosial, ekonomi, pemerintahan, dan infrastruktur.
Sekitar 300 peserta terlibat dalam kegiatan ini, terdiri dari unsur pemerintah pusat, pemerintah provinsi, DPRD, Forkopimda, pelaku usaha, BUMN, akademisi, tokoh masyarakat, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, pemuda, serta delegasi dari seluruh kecamatan.
Acara juga dirangkai dengan penyerahan penghargaan kepada kelurahan dengan penyelenggaraan Musrenbang terbaik serta apresiasi kepada tokoh dan lembaga yang berkontribusi dalam pembangunan Kota Tanjungpinang.
Turut hadir, Wakil Wali Kota Tanjungpinang Raja Ariza, Asisten Administrasi Umum Pemprov Kepri Misni, unsur pimpinan Forkopimda, serta pejabat dari Bappenas dan Kemendagri yang hadir secara daring.
