TANJUNGPINANG, Radarsatu.com— Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) H. Ansar Ahmad menegaskan komitmennya untuk mengawal pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) di seluruh wilayah Kepri, sesuai amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Sosialisasi Inpres yang digelar secara daring pada Senin (19/5), dan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Dalam rakor yang turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan tersebut, Mendagri menekankan pentingnya program Kopdes Merah Putih sebagai agenda strategis nasional yang harus segera direalisasikan di seluruh daerah.
“Surat Edaran Mendagri sudah disiapkan sebagai payung hukum agar kepala daerah bisa mengalokasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung percepatan pembentukan koperasi,” jelas Tito.
Menko Pangan Zulkifli Hasan menambahkan bahwa Presiden juga telah mengesahkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Kopdes/Kelurahan Merah Putih, yang terdiri dari tiga tingkatan: nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
Di tingkat provinsi, Gubernur ditetapkan sebagai Ketua Satgas, dibantu Sekda sebagai wakil ketua dan kepala dinas koperasi sebagai sekretaris. Target pembentukan seluruh Kopdes/Kel ditetapkan paling lambat 12 Juli 2025, dan peresmiannya akan dilakukan langsung oleh Presiden pada 28 Oktober 2025.
Langkah awal berupa Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) harus digelar selambat-lambatnya 31 Mei 2025, dengan proses pengesahan akta koperasi hanya dalam 3 hari, dan pengesahan badan hukum oleh Kemenkumham dalam waktu 7 menit.
Gubernur Ansar menyatakan bahwa Pemprov Kepri akan mengawal penuh implementasi program tersebut.
“Kami siap menjalankan arahan Presiden dan Mendagri. Kepri akan bergerak cepat dan serius, agar koperasi ini menjadi tulang punggung ekonomi desa dan kelurahan,” tegasnya.
Koperasi Merah Putih akan menjalankan berbagai unit usaha, mulai dari toko sembako, simpan pinjam, apotek, klinik desa, cold storage, hingga logistik desa. Masing-masing koperasi diproyeksikan membuka 25 lapangan kerja baru, dengan potensi dua juta lapangan kerja secara nasional. Setiap koperasi yang telah disahkan akan menerima plafon pinjaman awal hingga Rp3 miliar untuk jangka waktu enam tahun.
Hingga 18 Mei 2025, sudah 22.019 desa/kelurahan yang melaksanakan Musdesus sebagai tahap awal pembentukan koperasi.
