ANAMBAS, Radarsatu.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas menggelar rapat paripurna terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024 di ruang rapat paripurna lantai 1, Kamis (08/05/2025). Rapat tersebut dihadiri oleh anggota legislatif dan pihak eksekutif, serta menjadi momentum penting dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah.
Dalam rapat tersebut, Riki B.A, anggota legislatif dari Partai Golkar, membacakan Rekomendasi LKPJ. Ia menekankan bahwa LKPJ tahun 2024 merupakan laporan terakhir yang wajib disampaikan pada masa jabatan 2021-2025. “Laporan ini bukan sekedar catatan administratif, tetapi bentuk pengawasan strategis terhadap capaian visi dan misi pembangunan daerah yang telah dicanagkan dalam RPJMD 2021-2026,” terangnya.
Pansus mencatat adanya penurunan pendapatan asli daerah (PAD) dari Rp29,05 miliar di tahun 2023 menjadi Rp28,3 miliar pada tahun 2024, mengalami penurunan sebesar 2,58%. Target PAD sebesar Rp39,17 miliar pun belum tercapai. Hal ini perlu menjadi perhatian terus, terutama dalam pengelolaan retribusi daerah dari sektor layanan kesehatan yang dikelola BLUD.
Riki juga menyampaikan bahwa DPRD secara singkat hari ini menyampaikan serta mengingat kembali sejauh mana pencapaian keberhasilan visi dan misi Bupati terpilih yang tertuang dalam RPJMD. “Mari kita renungkan sejenak apakah misi pertama ini kita sebagai penyelenggara pemerintah di daerah sudah dapat memberikan kontribusi yang layak pada masyarakat kita semua,” ujarnya.
Rapat paripurna tersebut diakhiri dengan penyerahan dokumen rekomendasi kepada pihak eksekutif sebagai dasar untuk evaluasi dan penyempurnaan penyelenggaraan pemerintah daerah kedepannya. DPRD berharap Bupati dan Wakil Bupati menindaklanjuti seluruh rekomendasi ini sebagai bagian dari komitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih, tangguh, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
