TANJUNGPINANG, RADARSATU.COM – Sebanyak 120 honorer Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) dirumahkan pada tahun 2025.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengungkapkan, merumahkan para honorer itu adalah kebijakan dari pemerintah pusat.
“Hanya ada beberapa karena kita tidak ada tambahan baru. Mana yang bisa kita outsourcing, kita outsourcing-kan. Kita stop sementara memang kebijakan pemerintah pusat,” tuturnya.
Kepala Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Yeny Trisia Isabella mengungkapkan, 120 honorer Pemprov yang dirumahkan itu adalah para pegawai yang direktur setelah 31 Oktober 2023.
“Ada 120 yang tidak bisa kita selamatkan. Kita tunggu regulasi berikutnya. Mereka diangkat di atas tanggal 31 Oktober 2023,” katanya, Senin (17/02).
Ia menjelaskan, Pemprov Kepri tidak bisa mengupayakan pengangkatan bagi honorer tersebut lantaran harus sesuai aturan. Yenny memastikan hal ini tidak ada kaitannya dengan kabar efisiensi yang belakangan ramai di pemberitaan.
Dalam 120 honorer itu terdapat para pegawai adminstrasi, nakes, hingga tenaga kependidikan.
“Nakes 2, teknis 37 orang, sisanya guru dan tendik dari 120,” lanjutnya.
Kendati demikian, beberapa di antara pegawai tersebut dapat melalui outsourcing di perusahaan terkait. Misalnya saja. Bagi tenaga kebersihan, tenaga keamanan, dan sopir.
Saat ini Pemprov Kepri tengah menginvestasikan data para honorer itu agar nanti dapat diajukan sebagai formasi bila ada seleksi.
“Kami inventaris dulu sembari menyusun formasi. Apabila disetujui, mereka bisa ikut seleksi berikutnya kalau ada,” lanjutnya.
