KARIMUN, radarsatu.com – Polemik Harga Eceran Tertinggi (HET) gas LPG 3 kg bersubsidi berpolemik panjang.
Untuk yang wilayahnya satu daratan hal ini sangat efektif, bagaimana yang geografisnya kepulauan atau terpencil dan bahkan dalam satu pulau atau daerah tersebut tidak terdapat stasiun pengisian ulang (SPBE) tabung gas 3 kg.
Maka harga akan dipengaruhi oleh biaya transportasi yang tinggi, belum lagi yang multi moda atau bahkan dengan berkali kali mengalami mobilisasi.
“Masalah ini yang harus dicari benang merahnya, sehingga pemerataan pembangunan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat di seluruh pelosok tanah air, karena seluruh masyarakat memiliki hak sama,” kata Ketua Pemuda Katolik Komda Kepri, Dr Vandarones Purba, Kamis (13/2/2025).
Dikatakannya, sebagai contoh di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepri, HET gas LPG tabung 3 kg sebesar Rp 18.000.
Akan tetapi di Kabupaten yang sama, yaitu Kecamatan Tambelan dikarenakan beda pulau HET nya Rp 32.000 per tabung.
Demikian juga di Kabupaten Karimun yang merupakan kepulauan. SPBE nya berada di pulau yang merupakan pusat pemerintahan, sehingga HET nya sama dengan kota Batam.
Namun bagaimana dengan harga di pulau – pulau diluar Pulau Karimun besar yang jaraknya bervariasi dan jumlah penduduk juga berbeda.
“Apakah disana semuanya pangkalan resmi?, bagaimana jika ada pengecer, maka harganya akan lebih tinggi lagi,” ujar Ketua Bidang ESDM dan BUMN Pengurus Pusat Pemuda Katolik tersebut.
Ia menyampaikan, sempat terjadi kelangkaan dengan antrian yang menghawatirkan belum lama ini dibeberapa daerah di Pulau Jawa.
Bahkan sampai ada yang meninggal dunia saat antri untuk membeli gas melon tersebut.
Hal ini terjadi dikarenakan adanya surat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang menyampaikan, bahwa tidak lagi diperkenankan menyalurkan LPG tabung 3 kg kepada pengecer.
Penyaluran hanya diperbolehkan melalui sub penyalur atau pangkalan resmi dari agen/penyalur yang merupakan mitra Pertamina.
Ketika hal ini ditindak lanjuti, maka terlihatlah secara nyata dan sangat berada di pusat pemerintahan republik ini bahwa begitu banyak pengecer atau bukan pangkalan resmi, sehingga harga yang diterima masyarakat tidak sesuai dengan HET yang telah ditentukan pemerintah.
“Tentu ini menjadi pertanyaan besar, ada apa selama ini?. Yang disubsidi adalah harga tabungnya, namun biaya transportasinya tidak disubsidi,” tutur Vandarones.
