TANJUNGPINANG, RADARSATU.COM – Debat kedua pasangan calon (paslon) Pilkada Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri) menghadirkan momen panas antara calon wali kota nomor urut 1 Lis Darmansyah dan nomor urut 2 Rahma.
Kedua mantan wali kota Tanjungpinang itu tampak saling klaim perihal program bantuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bagi para pekerja. Terutama untuk sektor informal yang rentan terhadap risiko kerja.
Rahma: Pertama Sejak Berstatus Otonom
Rahma, yang menjabat sejak 2019, mengungkapkan kebanggaannya atas pencapaian program perlindungan tenaga kerja selama masa pemerintahannya.
Ia menyebut, program itu pertama kali berlaku pada masa periode ia menjabat.
“Alhamdulillah, kami sudah memberikan perlindungan bagi 839 pekerja yang terdiri dari berbagai sektor, termasuk nelayan, parkir, dan tenaga kerja di sektor informal lainnya,” ujarnya.
“Ini terobosan pertama sejak berdirinya otonomi kota Tanjungpinang dan termasuk pemberian bantuan BPJS tenaga kerja ini,” tambah Rahma.
Rahma menjelaskan, program itu untuk memberikan jaminan sosial bagi pekerja yang berisiko tinggi. Seperti nelayan dan pekerja parkir, yang sering kali tidak mendapatkan perlindungan dalam bentuk apapun.
Lebih lanjut, Rahma mengaku pihaknya terus berusaha meningkatkan kualitas program ini.
“Kami berkomitmen untuk memberikan kepastian regulasi yang menaungi pekerja, karena mereka adalah aset yang sangat penting dalam mendorong roda perekonomian kota,” tambah Rahma.
Rahma juga menekankan program ini juga mencakup bagi nelayan, RT, RW, dan parkir, yang sering kali menjadi bagian dari pekerja informal.
Lis: Dari Zaman Saya Sudah Ada
Klaim Rahma mendapat tanggapan keras dari Lis, yang menjabat Wali Kota Tanjungpinang sebelum Rahma.
Ia menyebut, program itu justru sudah ada pada masanya dahulu melalui BPJS Ketenagakerjaan.
Namun saat ini justru banyak pekerja di Kota Tanjungpinang yang belum sepenuhnya merasakan manfaatnya.
“BPJS Ketenagakerjaan, zaman yang pertama kali memberikan tentu di era kepemimpinan saya waktu jadi Wali kota. Saya anggarkan Rp2,2 miliar bagi perlindungan tenaga kerja dan BPJS tenaga kerja,” kata Lis.
Lis juga menyebutkan, program perlindungan tenaga kerja pada masa pemerintahannya sangat penting untuk menjamin kesejahteraan pekerja.
Namun, ia merasa bahwa ada masalah dalam hal pelaksanaan dan pembayaran yang hingga kini masih tertunggak.
“Tapi pada perkembangan ini, ternyata masih nunggak. Mengakibatkan persoalan. Termasuk RT RW juga masih nunggak yang diberikan pemerintah. Kami berkomitmen untuk meningkatkan anggaran bagi kesejahteraan tenaga kerja,” tambah Lis.
Rahma Tanggapi Kritik Lis
Menanggapi kritik Lis, Rahma menjelaskan bahwa program perlindungan tenaga kerja yang diluncurkan pada masanya berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana.
Ia bersikeras bahwa progam itu tetap berjalan pertama kali pada masa jabatannya.
“Saya mulai menjabat 2019 bersama almarhum (Syahrul), BPJS RT/RW itu justru mulai sejak kami memimpin. Hari ini sudah berjalan lebih kurang 5 tahun,” tuturnya.
“Untuk nelayan, barusan kita launching di tahun 2023 awal. Untuk prakiraan Alhamdulillah konkrit bukti nyata saya melindungi perparkiran karena mereka juga beresiko tingkat tinggi,” tambahnya.
Rahma mengaku tak menemukan adanya penganggaran untuk BPJS itu saat ia menjabat. Maka dari itu, ia menilai bahwa bantuan itu adalah terobosan pertama di masanya.
Sedangkan perihal keterlambatan pembayarannya, Rahma menilai itu adalah hal teknis. Tentu, akan sangat bergantung dengan kondisi.
“Jika ada keterlambatan mungkin itu lebih kepada teknisnya karena seorang wali kota punya tanggung jawab mengesahkan bersama DPRD. Realisasinya tentu tergantung kondisi dan keadaan,” ucapnya.
