TANJUNGPINANG, radarsatu.com – Kantor Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Kepulauan Riau menggelar diseminasi kajian fiskal regional dan laporan perekonomian Provinsi Kepri.
Hadir sebagai narasumber kepala Barenlitbang Provinsi Kepri, Kepala BPS Kepri, Ketua Program Studi Manajemen UMRAH dan dari DJPB Kepri
Dengan mengangkat tema “Perubahan Iklim Dan Upaya Pemerintah Memitigasi Dampaknya”, pada hari Selasa 29 Oktober 2024, Kantor Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Kepulauan Riau menggelar Diseminasi Kajian Fiskal Regional dan Laporan Perekonomian Provinsi Kepri yang dihadri stakeholder instansi pemerintah terkait, serta mahasiswa dari beberapa kampus yang ada di Tanjungpinang.
Misni, Kepala Barenlitbang Provinsi Kepri yang menjadi narasumber, menekankan kerangka upaya transportasi super prioritas game changer dan quick wins RPJPD Provinsi Kepri tahun 2025-2026, terkait perubahan iklim atau blue energi.
Misni mengatakan ekonomi biru dan ekonomi halal, dengan penerapan blue gren dapat meningkatkan pendapatn di sektor pariwisata. Ekonomi biru juga dapat meningkatan produktivitas nelayan perikanan tangkap dan budidaya perikanan.
Salah satu cara menerapkan blue energi dengan melakukan pengolahan limbah, pengelolaan sampah dan limbah domestik perkotaan. Termasuk melaui upaya pengurangan sampah di hulu, penuntasan pengelolaan sampah organik, dan pengelolaan sampah tepat guna.
Sedangkan kepala Bps Provinsi kepri, Margaretha Ari Anggoro Wati memaparkan indikator strategis ekonomi Provinsi Kepri dengan data kemiskinan sebesar 5,37 persen pada tahun 2024.
Adapun tingkat pengangguran pada bulan Februari dan Agustus pada tahun 2021 mengalami kenaikan yang tajam. Hal tersebut dikarenakan adanya pandemi covid-19.
Sedangkan Ketua Program Studi Manajemen UMRAH, Myrna Sofia memaparkan perubahan iklim berdampak dari anggaran dana untuk mengatasinya. Myrna Sofia mengatakan dana penanganan perubahan iklim tedapat dua sumber, dari dana publik seperti dari APBN dan APBD. Sedangkan dana non publik bisa berasal dari bantuan maupun lembaga non pemerintah.
Hadir dalamm acara yang digelar Kantor Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Kepulauan Riau instansi terkait, seperti Barenlitbang Provinsi Kepri, Dinas Pertanian, perwakilan mahasiswa dari beberapa kampus yang ada di Tanjungpinang
