LINGGA, Radarsatu.com – Sebuah rekaman percakapan berdurasi 34 menit yang bocor ke publik mengguncang Kabupaten Lingga. Rekaman tersebut mengungkap dugaan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung sejumlah calon legislatif dalam Pemilu 2024.
Bocornya rekaman ini memicu aksi besar-besaran yang digelar oleh Laskar Bunda Melayu (LBM) Kabupaten Lingga di depan Gedung DPRD Lingga, Rabu (25/10).
Dalam orasinya, LBM menuding dua pejabat tinggi Lingga sebagai tokoh utama di balik skandal ini. Rekaman diduga melibatkan suara yang menyerupai Bupati Lingga, MN, yang tengah cuti, serta Ketua DPRD Lingga, AN, yang saat ini masih aktif.
Percakapan tersebut menunjukkan indikasi adanya pembagian dana dari setoran pengusaha dan investor tambang yang beroperasi di wilayah Lingga. Menurut LBM, hal ini merupakan bukti kuat kolusi dan penyalahgunaan kekuasaan.
LBM juga mengungkap dalam rekaman tersebut disebutkan adanya aliran dana sebesar Rp 10 juta yang diduga disalurkan kepada 25 calon legislatif melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Lingga.
“Ini adalah pengkhianatan terhadap masyarakat! Dana publik seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan, bukan demi politik pribadi,” seru, Ketua LBM, Rasyid Maulana dalam orasinya di hadapan massa.
Rasyid mendesak DPRD Lingga segera berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) untuk menyelidiki kasus ini secara transparan.
“Kami menuntut penyelidikan yang tanpa pandang bulu. Ini bukan sekadar soal hukum, tetapi menyangkut integritas pemerintahan dan keadilan bagi rakyat Lingga,” ujarnya dengan tegas.
Selain meminta pengusutan hukum, Rasyid mengajak seluruh elemen masyarakat Lingga bersatu melawan korupsi dan mendorong penegakan hukum yang adil. Aksi ini sepenuhnya, tambahnya, merupakan inisiatif mandiri LBM tanpa intervensi Dewan Pendiri.
“Kami berdiri di sini bukan untuk politik, tetapi untuk memastikan APBD digunakan untuk kepentingan masyarakat,” tandasnya.
Aksi ini mendapatkan dukungan luas dari masyarakat Lingga yang mengharapkan transparansi dan akuntabilitas dari pemerintahan mereka.
“Pemerintahan yang bersih adalah hak semua warga. APBD bukan milik segelintir pihak, tetapi milik rakyat,” tegas Rasyid di penghujung orasinya.
Aksi LBM ini tak hanya mengguncang Lingga, tetapi juga menarik perhatian di tingkat provinsi. Banyak pihak yang mendukung langkah tegas LBM ini, berharap agar investigasi menjadi awal perubahan dalam tata kelola pemerintahan di Lingga menuju transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik.
