BATAM, RADARSATU.COM – Sebagai upaya memastikan program Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) terintegrasi ke dalam dokumen Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025 – 2045, Kemenko Polhukam melaksanakan kegiatan Supervisi Penyelarasan Program IDI ke dalam RPJPD Provinsi Kepulauan Riau di Batam pada Kamis (13/06/2024).
Rapat koordinasi (Rakor) yang berlangsung di hotel Pasific Palace ini dihadiri oleh Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Ormas Kementerian Polhukam, Brigjen Pol. Kristono sebagai pembicara, bersama jajaran pejabat daerah, yakni Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kepri, Kepala BPS Provinsi Kepri dan Kepala Bappeda Provinsi Kepri.
Kegiatan ini digelar terbatas dengan mengundang sejumlah pejabat Kepri, antara lain Ketua Komisi I DPRD Kepri, sejumlah kepala dinas, dan kepala badan, jajaran pejabat di instansi vertikal, akademisi, forum, ormas dan organisasi pers.
Ketua PWI Kepri, Andi merespon positif kegiatan ini dan mengutarakan apresiasinya, karena PWI Kepri merupakan satu-satunya organisasi wartawan yang diundang khusus pada acara tersebut. Namun sayangnya Andi berhalangan hadir, sehingga diwakilkan kepada pengurus PWI Kepri, Muhammad Natsir Tahar.
Dalam rakor tersebut, terungkap bahwa indeks demokrasi di Kepri menurun hampir pada seluruh sektor, hal ini merupakan fenomena nasional. Menurut Kristono, meskipun demikian, peringkat Kepri naik, karena sebagian daerah mengalami penurunan yang lebih signifikan.
IDI adalah statistik yang mengukur tingkat kemajuan demokrasi di Indonesia yang didasarkan pada berbagai variabel dan indikator. Dalam paparannya, Kepala BPS Kepri, Darwis Sitorus mengungkap bahwa IDI Kepri pada 2023 berada di angka 77,66, yang mengukur aspek kebebasan, kesetaraan, aspek kapasitas lembaga demokrasi.
Salah satu indikator yang perlu dicatat bahwa indeks kebebasan pers di Kepri pada 2023 menurun dari 80,55 menjadi 77,41.
“Angka ini diperoleh dari laporan Dewan Pers, barangkali mereka yang lebih berkompeten menjelaskan detailnya,” papar Darwis.
Sementara, Kesbangpol Provinsi Kepri sebagai leading sector peningkatan IDI Kepri sebagai mana diungkapkan oleh sejumlah peserta mengalami kendala anggaran, karena belum tersedianya payung hukum dan koordinasi lintas sektoral antar instansi terkait. Kendala tersebut dinilai menjawab adanya penurunan IDI hampir di seluruh Indonesia.
