BATAM, RADARSATU.com – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) telah mengalokasikan sekitar Rp 4 miliar untuk mempercepat penurunan angka stunting.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menjelaskan bahwa dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang akan diberikan kepada 1.115 Tim Pendamping Keluarga (TPK) di seluruh Provinsi Kepri.
“Setiap bulan, anggaran ini akan disalurkan kepada TPK, di mana setiap kader TPK yang terdiri dari Bidan, Kader PKK, dan Kader KB akan menerima insentif sebesar 100 ribu rupiah dari Pemprov Kepri,” ungkap Ansar di Aston Batam Hotel and Residence pada Rabu (3/4) sore.
Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan alokasi dana untuk masing-masing wilayah, dengan Bintan mendapatkan Rp 324 juta untuk 90 tim, Tanjungpinang Rp 291 juta untuk 81 tim, Batam Rp 1,9 miliar untuk 544 tim, Natuna Rp 327 juta untuk 91 tim, Anambas Rp 208 juta untuk 58 tim, Karimun Rp 550 juta untuk 153 tim, dan Lingga Rp 352 juta untuk 98 tim.
Sementara itu, Sekretaris Utama BKKBN RI, Tavip Agus Rayanto, menekankan pentingnya memiliki data sasaran yang jelas dalam penanganan stunting sebagai dasar perencanaan dan intervensi yang efektif.
“Kami fokus pada sasaran jangka pendek terutama pada Ibu Hamil, Bayi dan Balita, serta perluasan cakupan posyandu. Sasaran jangka menengah kami berfokus pada Remaja Putri, Calon Pengantin, Ibu Hamil, Bayi dan Balita, Sanitasi dan Air Bersih, serta memastikan bahwa sasaran ini diberikan dukungan, dampingan, dan tindakan nyata,” ungkap Tavip.
