TANJUNGPINANG, RADARSATU.COM – Pemko Tanjungpinang menerima kunjungan kerja (kunker) dari Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Komisi IX datang bersama mitra kerja dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) serta intansi lainnya.
Penjabat (Pj) Wali Kota Tanjungpinang, Hasan, dalam kesempatan itu menyampaikan upaya penanganan ketenagakerjaan karena berkaitan dengan penanganan kemiskinan yang dihitung dari angka pendapatan.
“Tentu pelaksanaan BPJS juga penting bagi tenaga kerja yang harus dilaksanakan merata. Jika tidak mencapai standar maka ini berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat,” kata Hasan, dalam sambutanya, Rabu (28/2/2024).
Hasan berharap dari kunjungan rombongan Komisi IX DPR RI itu dapat memberikan dukungan ketenagakerjaan melalui kebijakan yang dapat menyesuaikan dengan kondisi ekonomi daerah.
“Apalagi Tanjungpinang dengan wilayah kepulauan, saat musim hujan membuat sektor kerja tertentu seperti nelayan tidak bisa bekerja,” ungkapnya.
Apalagi nelayan yang ada di Tanjungpinang yang hanya menggunakan kapal kecil untuk mencari ikan membuatnya harus berhenti melaut untuk sementara.
“Dengan kondisi itu kita harus berupaya untuk mengcover agar masyarakat nelayan itu bisa mencukupi kebutuhan keluarganya,” terangnya.
Sementara, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati, mengatakan dalam kunjungan reses itu datang bersama tujuh anggota lainnya dari beberapa partai politik (Parpol).
Ia mengapresiasi bahwa angka harapan hidup si Kota Tanjungpinang terus meningkat dan diharapkan bisa terus membaik ke depannya.
“Keberadaan fasilitas kesehatan (Faskes) tingkat pratama sekarang juga sudah memadai dan bisa menjadi perhatian kedepannya untuk terus ditingkatkan,” kata Kurniasih.
Tidak hanya itu, menurutnya penanganan stunting dan pembayaran peserta penerima bantuan (PBI) BPJS Kesehatan juga sudah baik serta mengalami peningkatan. Termasuk angka pengangguran terbuka juga terus berkurang.
“Tentu ini semua menjadi konsentrasi kami di Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan dan ketemagakerjaan,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, menambahkan sekarang jumlah pekerja informal di Tanjungpinang yang telah terdaftar sebagai peserta sebanyak 12.586 di tahun 2023.
“Ditargetkan di 2024 bisa meningkat mencapai 24.868 agar lebih maksimal dalam penanganan resiko sosial,” terangnya.
Ia menambahkan tahun 2023 di Tanjungpinang telah membayarkan klaim jaminan hari tua sebesar Rp 27,4 miliar, Rp 83 juta untuk 11 beasiswa, santuan JKP Rp 64 juta, JKK Rp 2,7 miliar, JKM Rp 4,1 miliar dan JP Rp 966 juta.*
