TANJUNGPINANG, RADARSATU.com — Provinsi Kepulauan Riau salah satu provinsi khas yang memiliki 96 persen lautan dan 4 persen daratan. Dibalik itu semua salah satu Kepri memiliki obyek community atau penghasil berbagai macam hasil kekayaan alam yang menjadi asset untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah( PAD).
Salah satunya dibeberapa wilayah Natuna yang cukup dikenal dengan Perusahaan penghasil Gas. Kemudian Pulau Bintan, Karimun dan Lingga sangat Kaya dengan Pertambangan Bauksit dan galian golongan C (Pasir).
Namun, balik itu semua aktivitas pertambangan di Kepri masih belum bisa dimanfaatkan seiring banyaknya peraturan banyak yang direvisi termasuk Ijin Usaha Tambang bauksit (ITB).
Seiring dengan berjalanya waktu, sisa stockpile bijih bauksit di daerah Bintan, Karimun dan Singkep telah telah 10 tahun berlalu tidak bisa dijadikan nilai rupiah yang bermanfaat untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah.
Meskipun kewenangan itu mutlak dibawa kendali oleh Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan Pusat mengacu dengan UU Nomor 3 tentang penetapan dan pengaturan. setidaknya Gubernur Kepri, Ansar Ahmad bisa menjemput bola untuk menambah PAD Kepri.
Kabid Pertambangan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau, Ade Fahmi mengaku pihaknya masih menunggu dan berharap sisa stokcpile ditiga titik daerah yaitu Bintan Karimun dan Singkep bisa dimanfaatkan sebagai PAD.
“Seharusnya penetapan serta pengaturan oleh kedua Menteri dari Pusat, paling tidak ada perimbangan yang dapat membantu kontribusi daerah,” sebut Ade Fahmi.
Ditambahkan Ade Fahmi, sampai saat ini pihaknya tetap masih berharap adanya uluran tangan Kementerian ESDM jika sisa stockpile bijih Bauksit ini dapat dijadikan hasil untuk masyarakat Kepri
“Untuk itu, kami akan berupa mengkoordinasikan nanti langsung kepada Gubernur Kepri, untuk saran, namun Dinas ESDM yakin dan percaya Gubernur Kepri sudah mempersiapkan langkah dan lobby yang sangat relevan, sementara sabar menunggu dulu,” terang Ade Fahmi.
Sebelumnya, Kajati Kepri, Rudi Margono dalam keterangan persnya menegaskan pihaknya bertugas memberikan pendampingan terkait pengelolaan sisa stockpile bijih bauksit yang nilai rupiahnya sangat fantastis sekitar 1,4 triliyun rupiah di wilayah Kepri.
Pendampingannya diberikan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejati Kepri dalam pengelolaan stockpile bijih bauksit di Kepri. (Robbin)
