Ansar Temui Airlangga Hartarto Bahas Proyek Strategis di Kepri

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad bertemu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto. (Foto: istimewa).

TANJUNGPINANG, RADARSATU.COM – Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto di Jakarta, Rabu (2/11/2022).

Menyampaikan berbagai progres pembangunan infrastruktur strategis di Kepri.

Termasuk proyek Jembatan Batam-Bintan (Babin) yang terus menjadi prioritas utamanya semenjak menjabat sebagai Gubernur Kepri.

Berdasarkan Detailed Engineer Design (DED) Jembatan Babin masih membutuhkan 16 titik penyelidikan tanah (soil investigation).

Data tersebut sangat diperlukan untuk menyusun estimasi biaya sehingga mengurangi risiko cost overrun dan time overrun.

Selain itu, mendapatkan persetujuan desain oleh Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ).

“Kami sudah menyurati ke Kementerian PUPR jika Pemerintah Provinsi Kepri belum dapat mengakomodir kebutuhan penyelidikan geoteknik tambahan sebanyak 16 titik yang bernilai Rp50 miliar. Memohon arahan menteri terkait memberikan solusi alternatif pemenuhan anggaran dalam penyelesaian penyelidikan geoteknik tambahan tersebut. Melalui sumber dana APBN maupun sumber dana lainnya,” ujar Ansar.

Menteri PUPR langsung memerintahkan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepri segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kepri terkait dengan pelaksanaan 16 titik penyelidikan tanah.

Hal itu harus dilakukan dengan segera karena Tahun Anggaran 2022 tersisa dua bulan lagi.

“Kami siap berkoordinasi dengan BPJN Kepri untuk telaah soil investigation dan estimasi biayanya. Kami berharap pemerintah pusat dapat mendukung penuh untuk pembangunan jembatan Batam-Bintan ini,” ujar Ansar.

Kegiatan Pembangunan Jembatan Babin sepanjang 14,74 Km. Direncanakan didanai melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sepanjang 7,98 Km.

Perkiraan nilai investasi senilai Rp13,57 Triliun dan dukungan pemerintah dalam bentuk VGF (Viability Gap Fund) berupa pinjaman luar negeri sepanjang 6,76 Km.

Nilai pinjaman luar negeri senilai USD300 juta atau ekuivalen dengan Rp3,34 Triliun.

Skema pembiayaan pembangunan jembatan ini tercantum dalam Final Business Case yang telah disusun oleh Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Porsi dukungan pemerintah dalam kegiatan ini telah tercantum di dalam Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri (DRPPLN/Green Book) Tahun 2022.

Diterbitkan Kementerian PPN/Bappenas dengan nama kegiatan Long Span Bridge Development for Selected Area Batam-Bintan Bridge.

Ansar dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan tentang berbagai pembangunan infrastruktur yang sedang dikebut di Kepri.

Diantaranya pembangunan bandara Busung di Kabupaten Bintan dan pengembangan bandara Raja Haji Abdullah di Karimun.

“Kedua bandara ini sangat urgensi kita butuhkan untuk konektivitas antar wilayah, karena Bintan dan Karimun itu wilayah FTZ jadi memang membutuhkan infrastruktur bandara yang mumpuni,” ujarnya.

Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menyebutkan, pemerintah pusat selalu mendukung pembangunan infrastruktur di Kepri.

Diipandang sebagai mesin perekonomian yang potensial jika di dukung dengan infrastruktur yang memadai.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *